Bawaslu Loloskan Dua Bakal Caleg Eks Koruptor, Total Ada Lima Orang

Dua mantan narapidana itu, masing-masing berasal dari Rembang dan Pare-Pare.

Jumlah tersebut menambah daftar mantan koruptor yang diloloskan Bawaslu sebagai bacaleg.

Sebelumnya Bawaslu juga meloloskan tiga mantan koruptor sebagai bacaleg, masing-masing di Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara.

"Tiga kemarin, lalu saya terima ada laporan di Pare-pare, lalu ada lagi Rembang. Jadi lima (bacaleg mantan napi korupsi)," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Pada masa pendaftaran bacaleg, lima mantan koruptor di lima daerah tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Kelimanya lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan ketiganya memenuhi syarat (MS).

Menurut informasi yang dihimpun Kompas.com, mantan napi korupsi yang lolos sebagai bacaleg di Rembang itu bernama M Nur Hasan. Ia maju sebagai caleg Partai hanura.

Sebelumnya, Nur Hasan tersangkut korupsi proyek pembangunan mushola senilai Rp 40 juta pada tahun 2013.

Sementara bacaleg mantan napi korupsi dari Pare-Pare bernama Ramadan Umasangaji. Caleg Perindo itu pernah divonis penjara atas kasus pemberian tunjangan sewa rumah kepada Anggota DPRD Kota Parepare periode 2004-2009.

Di Tana Toraja, mantan napi korupsi bernama Joni Kornelius Tondok. Ia maju sebagai bacaleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Joni pernah menjadi terpidana kasus korupsi dana pemberdayaan perempuan, pengadaan barang dan jasa, biaya mobilitas, kegiatan DPRD tahun 2002-2003 saat menduduki Anggota DPRD Tana Toraja dengan vonis dua tahun penjara

Sementara mantan napi korupsi yang lolos sebagai bacaleg di Sulawesi Utara bernama Syahrial Damapolii.

Ia merupakan mantan Ketua DPRD Sulawesi Utara yang pernah menjadi terpidana korupsi Manado Beach Hotel pada 2012 lalu.

Terakhir, bacaleg mantan napi korupsi yang berasal dari Aceh adalah Abdullah Puteh. Saat menjabat sebagai Gubernur Aceh Puteh terlibat korupsi pembelian 2 helikopter sehingga dihukum 10 tahun penjara.