Tambah Dua Posisi, Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Libatkan Kepala Daerah

Kedua struktur baru itu adalah pengarah teritorial dan koordinator pemenangan pilpres.

"Pengarah teritorial yang akan diisi oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota atau kepala daerah dari unsur partai koalisi," kata Johnny di Rumah Cemara 19, Jakarta, Minggu (19/8/2018).

Menurut Johnny para kepala daerah dari KIK hanya sebatas memberikan pengarahan agar pelaksanaan pilpres di daerahnya berlangsung menggembirakan, memenuhi persyaratan pemilihan yang bebas, jujur, rahasia, adil dan efisien.

"Itu yang menjadi pengarah karena mereka mengetahui, kepala daerah mempunyai kepentingan agar pemilu di daerah berlangsung dengan baik, aman, dan sukses," kata dia.

Johnny menegaskan, kepala daerah dari koalisi akan mematuhi aturan-aturan yang ada agar tidak menyalahgunakan jabatan maupun fasilitas negara yang disandangnya ketika memberikan pengarahan.

"Ya harus, lah, harus ikut aturan, undang-undang. Kalau mau ikut ambil bagian dalam proses (kampanye) pilpres, tentu harus cuti, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, harus memenuhi syarat (aturan)," ujarnya.

Adapun, koordinator pemenangan pilpres akan diisi oleh para ketua badan pemenangan Pemilu 2019 dari setiap partai koalisi.

Selain dua struktur baru itu, tim kampanye nasional pada dasarnya dilengkapi dengan dewan pengarah yang berisi para ketua umum partai koalisi dan dewan penasihat yang melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh senior dari partai koalisi.

"Nah keseluruhan jumlah tim kampanye nasional sekitar 112 orang," kata Johnny.

Koalisi akan menyerahkan dokumen susunan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (20/8/2018) besok.

"Kami harapkan besok bisa disampaikan ke KPU, siang, sekitar jam dua nanti kami akan berangkat dari Posko Cemara ke kantor KPU," kata Johnny.