Sekjen PPP: Parpol Koalisi Tak Pernah Mendorong Menteri Asman Abnur Mundur

Ia juga menegaskan bahwa parpol koalisi pendukung tidak pernah mendorong atau membahas jabatan menteri Asman Abnur.

"Enggaklah. Paling tidak, tidak pernah kita sindir-sindiran atau membahas. Itu enggak pernah. Ya enggak tahu juga kalau secara bilateral dengan presiden," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Arsul menuturkan bahwa partainya menyerahkan keputusan soal jabatan menteri ke Presiden Jokowi.

Selain itu, kata Arsul, PPP juga tidak menyodorkan nama untuk menggantikan posisi Asman Abnur sebagai Menpan RB.

"Ini koalisi yang agak ganjil juga karena kan kami tidak pernah kemudian misalnya kalau ada yang diganti maka kemudian menyodorkan diri," kata Arsul.

"Kami enggak pernah seperti itu. PPP menyerahkan kepada Presiden. Dikasih alhamdulillah, kalau tidak juga tidak mutung," ucapnya.

Kendati demikian, Arsul menilai wajar jika seorang menteri yang berasal dari parpol mengundurkan diri setelah parpol tersebut menyatakan berada di luar koalisi pendukung pemerintah.

Bahkan, kata Arsul, menteri tersebut sebaiknya mengundurkan diri sebelum diganti oleh presiden. Sebab, menteri juga merupakan kepanjangan tangan dari partai politik.

"Jadi alasan bahwa menteri sudah diwakafkan oleh partai politik pada pemerintah dan segala macam itu enggak pas," ujar Arsul.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berniat mengundurkan diri dari kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Niat Asman ini karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusulkannya sebagai menteri kini justru mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

"Jangan sampai saya jadi beban pemerintah, beban Pak Presiden," kata Asman kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

Asman mengaku tidak mengetahui sikap Presiden, apakah memang menginginkannya diganti atau tidak. Namun, ia merasa partai politik pendukung Jokowi memang menginginkannya berada keluar dari kabinet kerja.

"Tidak bagus saya jadi beban, apalagi ada tuntutan dari koalisi pendukung Pak Presiden," kata dia.