Salin Artikel

Demokrat: Kami Tak Menerima Surat dari Prabowo

Pada Rabu (8/8/2018) malam hingga Kamis (9/8/2018) dini hari, beberapa petinggi Partai Demokrat menggelar pertemuan di kediaman SBY, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dan beberapa petinggi dewan pimpinan pusat lainnya.

"Kami tak tahu surat itu," ujar Hinca seusai pertemuan.

Bahkan, Hinca menegaskan bahwa hingga Rabu malam partainya tidak menerima surat yang dikirimkan oleh Prabowo kepada SBY.

"Kami tidak menerima surat sama sekali. Tidak ada surat dari Prabowo yang kami terima. Clear ya itu. Jadi tidak ada surat prabowo yang kami terima," kata Hinca.

Sementara itu, menurut Syarief Hasan, para petinggi Partai Demokrat membahas beberapa hal yang menyangkut Pilpres 2019 dalam pertemuan tersebut.

Namun, ia tidak menjelaskan hal apa saja yang menjadi pembahasan.

"Ya tadi kami bahas menyangkut masalah Pilpres saja," kata Syarief.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengirim surat kepada SBY. Isi surat yang dilayangkan pada Rabu (8/8/2018) itu menjelaskan soal dinamika koalisi. 

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa selama ini Gerindra sudah menjalin komunikasi yang baik dengan PKS dan PAN.

Prabowo juga menyampaikan ia telah menjalin komunikasi dengan para ulama dalam rangka menggalang dukungan di Pilpres 2019.

Muzani menambahkan, SBY tak mempermasalahkan isi surat Prabowo tersebut. Ap lagi, lanjut Muzani, pada pertemuan antara Prabowo dan SBY Selasa (7/8/2018), keduanya tampak gembira.

"Dalam pertemuan sebelumnya, Pak SBY mengatakan soal wakil presiden diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Keputusan siapa pun yang diambil sebagai calon wakil presiden, Demokrat akan turut. Nah pak Prabowo belum mengambil keputusan," ujar Muzani di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/8/2018) dini hari.

"Inilah kira-kira yang akan didiskusikan oleh Pak Prabowo dengan Pak SBY, supaya kelanjutan koalisi ini bisa berhasil. Karena besok malam kami tunggu wakil presidennya Pak Prabowo akan segera kami umumkan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/06243571/demokrat-kami-tak-menerima-surat-dari-prabowo

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke