Salin Artikel

Sekjen Partai Koalisi Usul agar Jokowi Daftar Capres Hari Jumat 10 Agustus

Usulan itu diungkapkan Sekjen PPP Arsul Sani yang turut hadir dalam pertemuan antara sembilan sekjen partai koalisi dengan Jokowi di Bogor, Selasa (31/7/2018) malam.

"Malam itu memang para sekjen menyampaikan daftarnya itu hari Jumat aja. Itu usulannya. Kalau enggak salah itu Jumat pahing. Itu hari baik hari Jumat itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Ia menyadari hari Jumat merupakan hari terakhir bagi partai untuk mendaftarkan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung.

Namun, ia merasa tak akan mepet meskipun pendaftaran dilakukan di hari terakhir sebab semua sudah disiapkan.

Lagipula, lanjut Arsul, cawapres pendamping Jokowi juga akan diumumkan mendekati hari terakhir pendaftaran, yakni tanggal 8 atau 9 Agustus.

Saat ditanya apakah pengumuman cawapres di menit-menit akhir dilakukan untuk mengunci koalisi agar tetap solid hingga masa akhir pendaftaran, Arsul membantah.

"Kok senengnya kunci-kunci. Enggak lah. Kalau Pak Jokowi bilang jangan kunci-kuncian. Jangan tegang-tegangan. Jangan kemudian ini kayak mau musuhan yang enggak bisa ketemu. Serius tapi tetep ketawa kayak kita kemarin malam," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/02/07534071/sekjen-partai-koalisi-usul-agar-jokowi-daftar-capres-hari-jumat-10-agustus

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke