Penyelesaian Masalah Ojek Online Harus Libatkan Semua Kementerian Terkait

Kementerian Perhubungan seharusnya tak bekerja sendiri. Dibutuhkan peran kementerian lain misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ia menyatakan, Kemenkominfo harus terlibat terkait sistem teknologi informasi (TI) aplikator.

"Kemenkominfo juga harus ikut berpikir bagaimana cara untuk awasi sistem TI aplikator," kata Djoko dalam pernyataannya yang diterima Kompas.com, Senin (23/7/2018).

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun harus memikirkan sistem kemitraan antara pengemudi dengan aplikator.

Pihak aplikator pun harus dilibatkan terkait pembagian keuntungan dengan pengemudi.

"Pihak aplikator yang sudah untung besar harusnya juga mau berbagi keuntungan dengan pihak driver," sebut Djoko.

Ia menyatakan, urusan pengemudi tak boleh dikesampingkan oleh aplikator. Sebab, tanpa pengemudi, belum tentu aplikator menjadi besar seperti saat ini.

"Driver adalah ujung tombak bagi aplikator untuk meraup keuntungan yang cukup besar. Tanpa driver, belum tentu aplikator bisa beroperasi seperti sekarang," tutur Djoko.

Para pengemudi ojek online dikabarkan bakal menggelar aksi unjuk rasa pada pembukaan Asian Games 2018 tanggal 18 Agustus 2018 mendatang.

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkapkan, alasan pengemudi ojek online berencana demo saat pembukaan Asian Games 2018, salah satunya untuk menarik perhatian dunia internasional.

Demo tersebut rencananya akan mengusung tuntutan agar pemerintah segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

"Alasan kenapa demo saat Asian Games itu pada dasarnya ada dua, yaitu ada perusahaan aplikasi ojek online yang menjadi sponsor Asian Games dalam hal ini Grab dan kami merasa sudah tidak mempunyai tempat mengadu. Jalan terakhir untuk mengadu ya ke internasional, kan saat Asian Games banyak negara dari luar dan media internasional," kata Igun kepada Kompas.com.