Agar Sertifikat Gratis, Jokowi Minta Pemda Tanggung Biaya Patok

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H Maming mengatakan, salah satu program yang ditekankan Jokowi adalah mengenai pembuatan sertifikat tanah warga.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi ingin agar pembuatan sertifikat ini benar-benar digratiskan. Namun, pada kenyataannya, pembuatan sertifikat di daerah masih kerap dikenai biaya untuk biaya petugas yang mengukur dan mematok tanah.

"Kalau pemerintah pusat kan menganggarkan untuk sertifikatnya. Tapi kenyataan, di lapangannya, untuk biaya pematokan tidak dianggarkan sehingga harus dibiayai masyarakat," kata Mardani.

Presiden Jokowi, menurut dia, meminta agar biaya pematokan ini dianggarkan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, masyarakat bisa benar-benar mendapat sertifikat tanpa biaya apapun.

"Sehingga lebih bagus kalau itu dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah kabupaten menganggarkan patok sehingga nyambung antara pemerintah pusat dan Pemda," kata Bupati Tanah Bumbu ini.

Bupati Mamuju Utara Agus Ambo Djiwa juga menyampaikan hal serupa. Menurut dia, ada keluhan dari masyarakat yang masuk ke Jokowi soal sertifikat tanah yang selama ini diklaim gratis namun pada kenyataannya masih dikenai biaya.

"Ada keluhan-keluhannya persoalan pembiayaan. Ada biaya patok, biaya administrasi leges, masih ada, itu kan dari rakyat. Nah tadi presiden minta pemerintah daerah yang menganggarkan, bukan rakyat," kata Agus.

Menurut Agus, para Bupati harus mempelajari aturan terlebih dahulu untuk menindaklanjuti permintaan Jokowi ini. Penganggaran ini juga harus didiskusikan lebih jauh dengan instansi terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan.

"Supaya jangan sampai jadi temuan (BPK). Semua penganggaran ini kami harus sinkronkan dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan mekanisme," kata dia.

Pertemuan Jokowi dengan para bupati berlangsung tertutup selama sekitar dua jam. Hadir 23 orang bupati dari total 30 bupati yang diundang ke Istana.

Jokowi mengaku sengaja mengundang para bupati dalam forum yang lebih kecil sehingga lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.