Salin Artikel

Bertemu Bupati di Istana, Jokowi Bicara soal Ekonomi Dunia yang Sulit

Ada 30 orang Bupati dari berbagai daerah yang diundang ke Istana.

"Ini undangan khusus kepada Bapak Ibu Bupati, saya memang ingin mengundang dalam forum-forum yang lebih kecil seperti ini, sehingga lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah," kata Jokowi saat membuka pertemuan.

Jokowi mengaku ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota betul-betul satu garis lurus.

"Setiap kebijakan di pemerintah pusat harus bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten," kata Kepala Negara.

Kedua, Jokowi juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jokowi mengaku harus bicara apa adanya bahwa situasi ekonomi dunia sekarang masih pada posisi yang sangat sulit.

"Saya kira bapak ibu semua, Bupati juga merasakan betapa ketidakpastian ekonomi dunia itu betul-betul sulit dikalkulasi dan sukit dihitung," kata dia.

Kendati demikian, Jokowi menekankan,  Indonesia harus tetap bersyukur karena ekonominya masih bisa tumbuh 5 persen lebih.

Angka itu, menurut Jokowi, jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara besar.

"Misal kayak China, Tiongkok, itu turun dari 11 persen, dari 10 persen, langsung anjlok posisi 6,5 persen. Ini betul-betul sebuah pukulan yang sangat berat bagi negara itu," kata Jokowi.

Pertemuan Jokowi dan para Bupati berlangsung tertutup dari media. Belum selesai Jokowi menyampaikan pidato pembukanya, wartawan sudah diminta meninggalkan ruangan.

Dari total 30 bupati yang diundang, ada 23 bupati yang hadir. Mereka diantaranya Bupati Serang Tatu Chasanah, Bupati Jember Faida, Bupati Musi Rawas Utara Hidayat, dan Bupati Bogor Nurhayanti.

Rencananya, pada Kamis siang nanti, juga akan ada pertemuan serupa antara Jokowi dan para bupati lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/10133161/bertemu-bupati-di-istana-jokowi-bicara-soal-ekonomi-dunia-yang-sulit

Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke