Salin Artikel

Nasdem Bantah Bajak Lucky Hakim dan Beri Modal Rp 2 Miliar

"Komentarnya itu, PAN itu enggak bener," kata Johnny saat dihubungi, Rabu (4/7/2018).

"Sekarang dibilang Nasdem kasih uang. Nanti ada berita yang lain. Kami tidak pernah tuh sebarin berita kayak gitu. Politik jangan seperti itu," lanjut dia.

Ia membenarkan saat ini Lucky terdaftar di Nasdem sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) yang akan maju pada Pemilu 2019 di Daerah Pemilihan Jawa Barat VI.

Johnny mengatakan, partainya memasukan Lucky ke dalam daftar bakal caleg lantaran Lucky dinilai memenuhi syarat.

Ia mengatakan Nasdem tidak mempermasalahkan latar belakang Lucky di dunia hiburan. Menurut dia, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat dan memiliki kompetensi, maka Nasdem akan menerima.

Johnny mengakui salah satu kelebihan politisi yang berlatar belakang artis memiliki popularitas yang tinggi. Namun, partainya tetap menetapkan standar kompetensi yang harus dipenuhi.

"Kami tak memilih membedakan itu. Tapi pada saat dimana orang mempunyai kelebihan dan keunggulan. Ya kenapa kelebihan dan keunggulannya tidak disalurkan untuk kepentingan pembangunan negara, untuk pembangunan politik kita yang lebih bagus," lanjut dia.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto sebelumnya mengklaim kadernya Lucky Hakim dibajak oleh Nasdem untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif pada Pileg 2019. Bahkan, Yandri mengklaim, Nasdem memodali Lucky dengan uang sebesar Rp 2 miliar.

"Lucky Hakim Saja ke Nasdem kan. mengundurkan diri karena sudah dikasih DP (down payment) sama Nasdem, si Lucky-nya. Berarti kan Lucky-nya mata duitan juga kan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

"Setahu saya Rp 2 miliar DP-nya. Kalau dari WA-nya yang disebarkan ke kami itu dia DP Rp 2 miliar, terus nanti dikasih lagi logistik atau apa. Itu pengakuan dari Lucky," lanjut Yandri.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/13522041/nasdem-bantah-bajak-lucky-hakim-dan-beri-modal-rp-2-miliar

Terkini Lainnya

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke