Jaksa Tuntut Pencabutan Hak Politik Bupati Kukar Rita Widyasari

Menurut jaksa, Rita terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan surat tuntutan terhadap Rita di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/6/2018).

"Menuntut pencabutan hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ujar jaksa KPK Arif Suhermanto saat membacakan amar tuntutan.

Dalam tuntutan, jaksa mempertimbangkan jabatan Rita selaku bupati saat melakukan tindak pidana korupsi. Menurut jaksa, Rita bisa menjabat karena dipilih oleh masyarakat Kutai Kartanegara.

Masyarakat mengharapkan Rita dapat menjalankan pemerintahan dengan bersih tanpa korupsi. Namun, pada kenyataannya Rita malah cenderung menjalankan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selama menjabat kepala daerah.

Selain untuk memberikan efek jera, penjatuhan hukuman tambahan ini juga untuk menghindari trpilihnya kembali orang-orang yang pernah terlibat korupsi dalam jabatan publik.

"Untuk menghindari publik salah pilih kembali orang yang nyata-nyata telah mengkhianati publik," ujar Arif.

Rita dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 248,9 miliar. Menurut jaksa, Rita menerima gratifikasi bersama-sama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin.

Menurut jaksa, Rita menugaskan Khairudin selaku staf khususnya untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.

Menindaklanjuti permintaan itu, Khairudin menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan rekanan.

Kemudian, uang-uang tersebut akan diambil alih oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto. Keempat orang tersebut merupakan anggota tim pemenangan Rita saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar.

Selain itu, Rita dinilai terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Menurut jaksa, uang itu diberikan terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.