AHY: Tak Mungkin Kami Berkoalisi jika Tak Ada Kesetaraan

Dalam orasi politiknya itu, AHY menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hal itu dianggap tak sejalan dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan sinyal akan merapat ke koalisi pendukung Presiden Jokowi.

"Ah sama sekali tidak (inkonsisten). Saya yakin yang komentar itu tidak hadir di rapimnas dan juga tak hadir pada orasi politik saya. Clear. Pasti itu tidak memahami secara konteks," ujar Agus saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

"Kami konsisten di dalam rapimnas Partai Demokrat. Keesokan malamnya saya menyampaikan pidato politik bahwa Demokrat hari ini belum menetapkan, akan bekerja sama dengan siapa," ucap politisi yang akrab disapa AHY itu.

Agus menuturkan, saat ini sikap Demokrat masih terbuka terkait koalisi pada Pilpres 2019.

Namun, ia menegaskan, suatu koalisi akan terbentuk atas dasar saling menghormati, menghargai, dan saling percaya.

Agus juga menyinggung soal kesetaraan setiap partai politik di koalisi dalam menyatakan pendapat maupun gagasan.

Mantan prajurit TNI AD itu mengatakan, Partai Demokrat tak akan bergabung dalam sebuah koalisi yang tak memiliki prinsip kesetaraan.

"Tidak mungkin kami duduk dalam suatu koalisi kemudian kami tidak punya kesetaraan dalam posisi kita menyuarakan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan," kata Agus.

"Jadi harus ada kesetaraan, tidak ada anak tiri dalam koalisi, semuanya sama, semua mendapatkan hak dan kewajiban yang sama," tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, partainya sulit berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019.

Hal itu, kata Hasto, terlihat dari konfigurasi politik antara PDI-P dan Demokrat di Pilkada 2018 yang dianggap banyak perbedaan.

Padahal, kata Hasto, kerja sama di Pilkada 2018 akan sejalan dengan pembentukan koalisi di Pilpres 2019.

Hal itu, ditambah pula dengan pidato Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimuri Yudhoyono terhadap jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Hasto, pidato Agus yang mengkritisi berbagai kebijakan Jokowi tidak obyektif karena tidak didasari konteks yang sesuai.