Salin Artikel

Saat Titiek Soeharto Memutuskan Hengkang dari Partai Golkar...

Titiek kini bergabung dengan Partai Berkarya besutan sang adik, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Ia mengatakan, alasan utama keluar dari Partai Golkar lantaran partai tersebut berstatus sebagai partai pendukung pemerintah.

Di sisi lain, ia merasa gerah dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo karena dinilainya gagal menyejahterakan masyarakat. Namun, karena berstatus sebagai kader Partai Golkar, ia tak bisa mengkritik pemerintah.

Baca: Titiek Soeharto Hengkang karena Golkar Mendukung Pemerintah

Ia pun siap melepas keanggotaannya di DPR lantaran telah keluar dan bergabung dengan Partai Berkarya.

Titiek menyadari hilangnya jabatan sebagai anggota DPR merupakan konsekuensi yang harus ia terima begitu keluar dari partai yang menjadi kendaraan politik Presiden Soeharto di era Orde Baru itu.

"Sebagai konsekuensinya tentu saya juga harus melepaskan keanggotaan saya di DPR. Saya mohon pamit kepada teman-teman di DPR, terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaan kita selama ini, baik di Komisi IV, BKSAP maupun saat di rapat paripurna," kata Titiek melalui keterangan tertulis, Senin (11/6/2018).

Titiek akan berjuang supaya Partai Berkarya mampu menembus ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan bisa menempatkan kader-kadernya di DPR.

"Oleh karena itu kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat dan seluruh komponen bangsa," tutur dia.

"Saya pasti akan merindukan saat kebersamaan kami. Doakan kami bertemu lagi tahun depan (di DPR). I shall return (saya akan kembali)," ucap Titiek.

Baca: Keluar dari Golkar, Titiek Soeharto Siap Lepas Keanggotaan di DPR

Meskipun identik dengan Soeharto, Andi mengatakan, Partai Berkarya tak hanya diisi oleh keluarga Soeharto, tetapi juga orang-orang yang merindukan kemakmuran Indonesia seperti di era Orde Baru.

"Partai ini bukan hanya keluarga Cendana yang membangunnya, tapi pecinta-pecinta Pak Harto yang akan melanjutkan visi-misi dan cita-cita dari Pak Harto sebelumnya," ucap Andi.

"Jadi selain keluarga Cendana, yang kami ajak juga tokoh-tokoh lain yang ingin melihat Indonesia sesuai visi-misi Pak Harto," kata dia.

Manuver di Golkar

Sebelum hengkang, Titiek sempat bermanuver untuk menjadi ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, Desember 2017.

Kala itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi pesakitan lantaran tersangkut kasus korupsi e-KTP.

Penangkapan Novanto oleh KPK mengubah konstelasi politik di partai berlambang beringin itu. Munaslub untuk menentukan ketua umum yang baru digelar.

Manuver Titiek dimulai saat pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar dibuka. Ia saat itu menduduki posisi wakil ketua dewan pakar dan akan berhadapan dengan Airlangga Hartarto yang kala itu masih menjabat sebagai Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar.

Titiek mengaku prihatin dengan kondisi partai karena dibayangi kasus korupsi e-KTP. Ia menilai elektabilitas Partai Golkar akan turun jika tak dipimpin sosok yang tepat. Ia pun merasa layak memimpin partai tersebut.

"Kami sangat prihatin, saya, keluarga Pak Harto, bersama saudara-saudara saya. Kami sangat prihatin apa yang terjadi di Golkar saat ini dengan kondisi yang kayaknya sudah di bawah sekali," ujar Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

"Jadi saya tergerak untuk mungkin bisa membawa Golkar lebih baik lagi," kata dia.

Baca: Prihatin Kondisi Golkar, Titiek Soeharto Ingin Maju Calon Ketua Umum

Semua berbalik 180 derajat. Setelah pandangan masing-masing DPD dan organisasi sayap Partai Golkar pemegang hak suara, Titiek justru menyatakan mundur dari kontestasi.

Ia pun menerima penunjukan Airlangga sebagai ketua umum secara aklamasi. Ia menyatakan enggan memperpanjang permasalahan yang kemudian berpotensi memunculkan kegaduhan.

"Ya enggak usahlah (maju). Semuanya sudah aklamasi, mau diapakan. Sudah disetujui semuanya dan Pak Airlangga memang kader yang bagus," ujar Titiek saat itu.

Baca: Titiek Soeharto Batal Calonkan Diri Jadi Ketum Golkar, Ada Apa?

Isu pergantian pimpinan MPR

Usai bermanuver saat Munaslub, nama Titiek kembali diperbincangkan dalam isu pegantian Wakil Ketua MPR.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar menyetujui usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar.

DPP menyetujui Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi wakil ketua MPR menggantikan Mahyudin.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pergantian tersebut merupakan aspirasi dari sejumlah kader Partai Golkar yang menginginkan adanya keterwakilan perempuan di pimpinan MPR.

"Ini hanya pergantian biasa-biasa saja di dalam Partai Golkar, di samping memang ada aspirasi bahwa pimpinan MPR mesti ada perempuan juga," ujar Ace.

Namun, Mahyudin menegaskan, tak pernah ada kata setuju yang keluar darinya ihwal rencana pergantian tersebut.

"Dia (Airlangga) bilang, 'Cuma rotasi. Penyegaran. Supaya Pak Mahyudin banyak jabatan, jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang'. Kan omong kosong saja yang begitu," kata Mahyudin.

Ia menilai, alasan pergantian bukan untuk rotasi seperti yang disampaikan Airlangga. Mahyudin mengaku belum mengetahui alasan sesungguhnya pergantian dirinya dari pimpinan MPR.

Mahyudin justru mendengar rumor yang beredar bahwa saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Desember lalu, Airlangga sempat melobi Titiek agar tidak maju sebagai calon ketua umum dengan iming-iming akan memberikan putri Soeharto itu jabatan pimpinan MPR.

"Bahwa ada rumor (waktu munaslub) bergaining politik. Mbak Titiek (Siti Hediati Hariyadi) mau maju. Airlangga pengennya aklamasi, supaya (Mbak Titiek) tidak maju, bargaining-nya begitu," ucap Mahyudin.

Namun Titiek membantah rumor tersebut. Menurut Titiek, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginginkan ada perwakilan perempuan di kursi pimpinan MPR.

Baca: Titiek Soeharto Bantah Ada "Bargaining" Terkait Penunjukannya sebagai Wakil Ketua MPR

Oleh sebab itu, Airlangga memutuskan untuk mengganti Mahyudin dan menunjuk Titiek.

"Ketum hanya ingin ada keterwakilan wanita ya di pimpinan lembaga tinggi negara ini dan kebetulan kemarin di pleno menyetujui saya untuk bisa duduk di sana," kata Titiek.

Namun, isu pergantian Wakil Ketua MPR menghilang dan tak muncul lagi ke permukaan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/12/09570081/saat-titiek-soeharto-memutuskan-hengkang-dari-partai-golkar

Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke