Pengamat Sebut Koalisi Kerakyatan Sulit Terbentuk, Ini Empat Alasannya

Ari kemudian mengemukakan empat alasannya.

"Pertama, (Partai) Demokrat dengan 10,9 persen perolehan kursi membutuhkan dua partai lagi untuk aman memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden," kata Ari melalui pesan singkat, Senin (11/6/2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Ari berpendapat bahwa partai-partai yang akan diajak koalisi oleh Partai Demokrat, seperti PKB, PKS, dan PAN akan meminta power sharing yang lebih menguntungkan.

Hal ini akan mempersulit Partai Demokrat, karena PKB, PKS, dan PAN terbilang cair dan dapat memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Partai mana yang akan diajak koalisi oleh (Partai) Demokrat, tentu PKB, PKS, dan PAN minta posisi tawar yang tinggi," tutur dia.

Kedua, Ari memaparkan, terbentuknya koalisi hanya mungkin terjadi jika koalisi Partai Gerindra-PAN dengan gagasan mengusung duet Prabowo-Amien Rais, atau sebaliknya, bisa diterima.

"Jika kedua partai tersebut bisa dipastikan terjadi (koalisi), hal ini membawa posisi PKS yang ditinggalkan akan membuka peluang untuk merapat ke koalisi ketiga yang diinisiasi Demokrat (koalisi kerakyatan)," kata dia.

Ketiga, kata dia, arah dan sikap PKB akan menentukan terbentuknya Koalisi Kerakyatan.

Meski belum menentukan sikap, ada kemungkinan PKB akan merapat ke Jokowi. PKB sendiri saat ini mewacanakan duet Jokowi-Muhaimin Iskandar.

"Hanya mungkin jika Demokrat bisa meyakinkan PKB untuk mengiyakan tawaran Demokrat, karena sekarang posisi politik PKB yang masih condong kuat ke koalisi pendukung Jokowi,” kata dia.

Keempat, tutur Ari, Partai Demokrat harus bisa mengombinasikan lobi politik dengan "logistik" yang kuat kepada parpol yang belum menentukan arah koalisi pada Pilpres 2019.

"Sanggup menyediakan logistik politik yang kuat untuk menyakinkan calon mitra partai tersebut untuk diajak Koalisi Kerakyatan," kata Ari.

Sebelumnya Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyatakan, partainya tengah berupaya membangun Koalisi Kerakyatan.

Namun, Ferdinand tak memastikan apakah Koalisi Kerakyatan merupakan realisasi dari poros ketiga pada Pilpres 2019.

Ferdinand menambahkan, Koalisi Kerakyatan merupakan ide dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengatakan, SBY menginginkan adanya koalisi yang fokus memikirkan kesejahteraan rakyat ke depannya.