Salin Artikel

Tahun Depan, Mendikbud Ingin Pelaksanaan UNBK di SMP Capai 90 Persen

Tahun ini, jumlah SMP yang melakukan UNBK mencapai 63 persen. Angka ini meningkat dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya mencapai 32 persen.

"Tahun depan kami dorong UNBK di SMP sampai 90 persen," kata Muhadjir usai malam penganugerahan Maarif Award 2018 di studio Metro TV, Jakarta, Minggu (27/5/2018) malam.

Meskipun nilai UNBK SMP mengalami penurunan, tingkat kejujuran dan integritas meningkat signifikan. Menurutnya, hal itu disebabkan tertutupnya celah kecurangan dalam pelaksanaan ujian.

Saat ini, provinsi yang tingkat pelaksanaan UNBK SMP mencapai 100 persen hanya DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Karena tidak ada kecurangan. Karena itu kalau sekarang turun (nilai UNBK SMP) mohon dimaklumi," katanya.

Menurut Muhadjir ujian berbasis kertas cenderung memiliki integritas rendah, meskipun nilai ujian tinggi. Sebab, ujian berbasis kertas rawan kecurangan.

"Sekolah-sekolah yang mengalami penurunan nilai tahun ini rata-rata mereka yang masih menggunakan ujian kertas tahun lalu dan memiliki indeks integritas yang rendah," kata dia.

Muhadjir sendiri menganggap turunnya nilai UN SMP tahun ini adalah hal wajar. Kemendikbud akan menjadikan hasil ini sebagai bahan untuk memetakan potensi sekolah-sekolah di Indonesia. Ia berjanji akan terus melakukan pembenahan kualitas pendidikan.

"Dari hasil ini kami sudah bisa memetakan sekolah dan guru yang kualitas pendidikannya masih rendah. Setelah itu akan kami adakan perbaikan untuk sekolah maupun guru," katanya.

"Secara skor memang turun tapi secara kualitas naik, karena norma kejujurannya kami naikkan. Kami bisa saja bikin seolah hasil nilai UN naik, tapi kami tidak mau karena ingin menanamkan nilai kejujuran," lanjut Muhadjir.

Tetap memakai HOTS

Muhadjir memaparkan, salah satu nilai UN turun akibat adanya perubahan standar dari Low Order Thinking Skill (LOTS) ke High Order Thinking Skill (HOTS).

Ia menegaskan, kementeriannya tak akan menurunkan standar ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Muhadjir memastikan UNBK tahun depan tetap memakai soal dengan acuan standar HOTS.

"Pasti akan kita teruskan. Mendikbud bisa saja menurunkan standar, lalu skornya naik semua. Tapi kami tak mau karena ingin membenahi pendidikan," kata Muhadjir.

Muhadjir menilai Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara lain dalam soal ujian nasional. Sebab, selama ini soal ujian nasional masih memakai LOTS.

Dalam standar LOTS, standar yang digunakan hanya sebatas pada tingkat menyimpan informasi ilmu pengetahuan saja. Sementara standar HOTS mencakup kompetensi analisa, berpikir kritis, memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, hingga menghasilkan inovasi.

Negara-negara lain sudah menggunakan HOTS sesuai standar Programme for International Student Assessment (PISA).

Muhadjir sendiri mengakui bahwa kebijakan ini tidak populer. Namun, ia tetap memutuskan untuk terus memanfaatkan kebijakan ini.

"Saya tahu kebijakan ini tidak populer, bahkan saya sempat diminta untuk mundur, karena dianggap tidak sukses. itu enggak masalah, saya memang tidak cari popularitas. Ini untuk benahi pendidikan," kata dia.

Muhadjir juga membantah bahwa soal-soal HOTS belum diajarkan di sekolah-sekolah. Ia menegaskan, tenaga pendidik telah mendapatkan pelatihan HOTS, mulai dari cara menyusun soal dan menuntaskannya.

"Enggak betul itu, guru semua sudah kami beri pelatihan (HOTS)," katanya.

Ia berjanji pihaknya akan terus melakukan pembenahan dalam kebijakan ini. Ia menginginkan sekolah-sekolah Indonesia ke depannya bisa menghadapi berbagai soal dengan standar HOTS. Hal itu demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi siswa.

"Kalau enggak seperti itu kita ketinggalan. Enggak bisa bersaing dengan dunia internasional nanti," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/09372431/tahun-depan-mendikbud-ingin-pelaksanaan-unbk-di-smp-capai-90-persen

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.