Salin Artikel

JK: Tak Banyak Negara Besar Punya Sistem Jaminan Sosial Sebesar Kita..

"Mungkin tidak banyak bangsa besar yang mempunyai sistem jaminan sosial yang sebesar kita," ujarnya di saat membuka seminar ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Di bidang kesehatan, peserta jaminan sosial yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 187,9 juta orang, atau 72,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Di bidang perlindungan ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 25,6 juta orang. Data ini adalah data per 31 Desember 2017 lalu.

Sementara itu, kata Kalla, program jaminan kesehatan milik Amerika Serikat yang dikenal dengan Obama Care hanya mencakup sekitar 20 juta orang saja.

"Kita kalau digabung antara ketenagakerjaan dan kesehatan tentu jauh lebih besar dari pada itu semua," kata Kalla.

Namun, soal kualitas, Kalla memuji jaminan sosial di negara-negara Skandinavia. Menurutnya, majunya jaminan sosial di negara-negara tersebut juga tak lepas karena jumlah penduduknya yang tak banyak hanya sekitar 5-7 juta orang.

"Tetapi memberikan jaminan sosial kepada penduduk negara dengan 260 juta itu tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Obama Care saja untuk kesehatan itu hanya paling 20 juta," kata dia.

Lantaran besarnya peran BPJS dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, Kalla menilai duo BPJS perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, punya masalah yang beragam. Kalau BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran, BPJS Ketenagakerjaan justru punya banyak dana dari iuran para pekerja.

Meski begitu, Kalla mengingatkan bahwa dana melimpah bisa jadi masalah bila BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mengelolanya dengan baik.

Oleh karena itu, ia meminta agar dana tersebut bisa dikelola dengan diinvestasikan lebih baik sehingga punya manfaat dalam jangka panjang untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/25/18575371/jk-tak-banyak-negara-besar-punya-sistem-jaminan-sosial-sebesar-kita

Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke