Salin Artikel

Dapat Penghargaan, Jabar dan Kudus Jadi Daerah dengan Prestasi Kinerja Tertinggi

Keduanya mendapatkan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/TK Tahun 2018.

Wakil Presiden  Jusuf Kalla pun mengucapkan selamat kepada daerah yang menerima penghargaan tersebut.

"Selamat kepada gubernur, bupati, wali kota yang mendapatkan penghargaan," kata Kalla di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada tujuh kepala daerah terbaik dengan kinerja terbaik nasional pada 2016.

Ketujuh kepala daerah tersebut mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keppres Nomor 25/TK Tahun 2018.

Para penerima antara lain Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Kuningan Acep Purnama, Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali.

Kemudian, Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Wali Kota Pare-pare Taufan Pawe.

Menurut Kalla, penghargaan tersebut penting untuk menunjukkan prestasi kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.

"Kepada para pejabat lainnya menjadi contoh. Jadi ini juga tanda keberhasilan masing-masing kepala daerah untuk membina otonomi daerah," kata dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan, pemberian penghargaan tersebut melalui serangkaian penilaian.

"Tiap tahun ada penilaian bukan dari Kemendagri yang menilai. Tapi seluruh komponen. Ada 700 item untuk menentukan sebuah daerah itu sukses atau tidak," kata Tjahjo.

Dalam rangka peringatan hari otonomi daerah yang ke-22 tahun 2018, Kemendagri juga melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPD) 2017.

EKPD tersebut berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016.

Kemendagri kemudian menetapkan tiga provinsi, sepuluh provinsi, dan sepuluh kabupaten/kota berprestasi kinerja tinggi secara nasional.

Adapun penerima penghargaan tingkat provinsi adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Untuk tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, Karanganyar, Banyuwangi, Malang, Pasuruan, Kuningan, Kudus, Bulukumba, Bone.

Kemudian untuk tingkat kota, adalah Kota Malang, Makassar, Surabaya, Blitar, Gorontalo, Semarang, Bandung, Tangerang, Samarinda, Pare-pare.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/25/18040921/dapat-penghargaan-jabar-dan-kudus-jadi-daerah-dengan-prestasi-kinerja

Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke