Salin Artikel

Survei "Kompas": Enam Parpol Terancam Tak Lolos ke DPR

Pasalnya, elektabilitasnya masih di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru Kompas yang dirilis, Rabu (25/4/2018).

Yohan Wahyu dari Litbang Kompas mengatakan, ada tiga parpol lama yang masuk dalam kelompok parpol dengan potensi maksimal keterpilihannya kurang dari 4 persen.

Parpol itu adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Saat ini, hanya Partai Hanura yang berada di DPR dengan perolehan 16 kursi (2,89 persen).

Sementara PBB dan PKPI tidak lolos ke DPR periode 2014-2019.

PBB dan PKPI sempat terganjal putusan KPU yang tidak meloloskan keduanya menjadi peserta pemilu 2019.

KPU belakangan menetapkan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019 dengan nomor urut 19, mengacu putusan Bawaslu.

Sementara PKPI menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 20 setelah menang dalam putusan PTUN.

Tiga parpol lainnya yang terancam tak lolos ke DPR adalah parpol pendatang baru.

Ketiganya, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Yohan mengatakan, parpol pendatang baru harus bekerja ekstra untuk melawan partai-partai politik lama yang sudah berpengalaman dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Partai politik papan atas dan menengah tidak hanya sudah membangun infrastruktur mapan, namun mereka juga memiliki pemilih loyal yang menjadi basis utama partai untuk bertahan.

Meski demikian, hasil survei menunjukkan masih tingginya pemilih yang belum menentukan pilihan, yakni mencapai 28,8 persen.

"Jadi pasar yang terbuka untuk diperebutkan semua parpol. Belum lagi dengan masih tingginya pemilih bimbang yang bisa saja mengubah pilihan," kata Yohan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/25/12390681/survei-kompas-enam-parpol-terancam-tak-lolos-ke-dpr

Terkini Lainnya

Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke