Salin Artikel

PDI-P: Kami Tak Pernah Hadirkan Setan dalam Politik

Amien mendikotomi partai politik menjadi dua macam, yakni partai Allah dan partai setan.

"Ya kita ini bicara hal-hal yang positif saja. Kami enggak pernah menghadirkan setan dalam politik," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

Hasto menegaskan bahwa PDI-P selama ini selalu berpolitik dengan berkebudayaan dan dekat dengan rakyat.

Ia pun berharap para politisi dan pemimpin nasional menampilkan hal-hal yang positif bagi masyarakat. Sebab, kata Hasto, seorang pemimpin itu juga diukur dari cara bertutur dan ucapannya.

"Yang kami hadirkan adalah politik yang berkebudayaan, politik yang turun ke bawah, politik yang mengedepankan prestasi untuk rakyat," kata Hasto.

"Kami berharap setiap pemimpin itu juga diukur dari ucapannya, dari berbicaranya. Karena itulah, mari kita tampilkan hal-hal yang baik bagi rakyat. Keteladanan bagi rakyat itu yang harusnya kita lakukan secara dewasa sebagai politisi," ucap dia.

Dalam sebuah ceramah di Jakarta, Amien Rais awalnya mengajak semua pihak, termasuk PAN, PKS, dan Partai Gerindra, bersama umat Islam berjuang bersama membela agama.

Amien menyebutkan, sebaliknya ada pula partai besar yang bergabung dengan partai setan. Namun, saat dikonfirmasi, partai mana yang dimaksud partai setan, dia enggan menjawab.

Merespons pernyataan Amien, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pernyataan soal dikotomi partai setan dan partai Allah tidak mewakili partai.

"Ya, memang sudah diluruskan. Itu, kan, Pak Amien sebagai pembina atau penasihat Alumni 212. Itu juga ceramah di masjid habis shalat subuh, menjelaskan tentang teologi apa yang terkandung dalam Al Quran. Itu yang dijelaskan. Oleh karena itu, jangan dipersepsikan lain," kata Zulkifli seusai membuka Rakerwil DPW PAN NTB di Mataram, Sabtu (14/4/2018) sore.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/18/17120861/pdi-p-kami-tak-pernah-hadirkan-setan-dalam-politik

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke