Salin Artikel

Demokrat: Hubungan SBY dan Megawati Jadi Hambatan Koalisi Pilpres 2019

Namun, ia mengakui, ketegangan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi ganjalan.

"Hubungan Bu Mega dengan Pak SBY sampai hari ini masih belum cair. Itu menjadi hambatan psikologis bagi kita untuk berkoalisi," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Selasa (17/4/2018).

Ferdinand berharap, seiring komunikasi politik yang terus berjalan antara kedua belah pihak, ketegangan antara Megawati dan SBY dengan sendirinya bisa mencair. Kuncinya adalah saling menghargai antarsesama partai.

"Tidak bisa 'Bu Mega memimpin, saya bos', tidak bisa juga. Karena ketum kami, kan, bagaimanapun presiden Indonesia 10 tahun. Levelnya bukan kita mau menempatkan beliau di atas yang lain, tapi tidak bisa juga diperlakukan dengan gaya yang sepele," kata Ferdinand.

Ferdinand menambahkan, saat ini Demokrat masih berusaha untuk membentuk poros ketiga untuk mengusung calon presiden di luar Jokowi ataupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Untuk mewujudkan hal ini, Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain guna memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen kursi DPR.

Namun, jika Demokrat gagal membentuk poros ketiga dan nantinya pilpres hanya mempertandingkan Jokowi versus Prabowo lagi, Ferdinand menilai, partainya kemungkinan akan bergabung dengan Jokowi sebagai calon yang memiliki peluang menang paling kuat.

"Kami menilai Pak Prabowo tidak akan mampu menantang Jokowi, Demokrat tentu akan memilih mendukung Pak Jokowi kalau tak ada poros ketiga," kata Ferdinand.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/16190411/demokrat-hubungan-sby-dan-megawati-jadi-hambatan-koalisi-pilpres-2019

Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke