Salin Artikel

Ketum PPP Sengaja Ungkap Upaya Jokowi Tawari Prabowo Jadi Cawapres

Arsul Sani menjelaskan hal ini untuk merespons tanggapan Gerindra yang menyebutkan bahwa Jokowi menjanjikan Prabowo sejumlah posisi menteri jika bergabung.

Menurut dia, Romahurmuziy alias Romi sengaja mengungkapkan upaya Jokowi itu untuk membantah pernyataan petinggi Gerindra.

"Itu, kan, dimulai dari lontaran Gerindra terlebih dahulu bahwa ada upaya menjadikan Prabowo sebagai cawapres dengan iming-iming sejumlah tertentu. Kan, mulainya dari situ," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Arsul mengatakan, upaya menyatukan Jokowi dan Prabowo bertujuan untuk menghindari terbelahnya masyarakat pada Pemilu 2019. 

"Ada pihak lain di internal Gerindra yang orangnya enggak usah kita sebut, yang justru menyuarakan bahwa Prabowo diiming-imingi jadi cawapres Jokowi dalam tanda kutip dapat jumlah tertentu. Saya kira itu aja untuk meng-counter itu aja," lanjut Arsul.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengungkapkan, Jokowi sempat menanyakan pendapatnya jika ia menggandeng Prabowo sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Hal ini disampaikan Romy saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

Romi mengaku menyambut baik ide Jokowi tersebut. Prabowo, kata Romi, juga mengapresiasi tawaran Jokowi.

Romi menyampaikan, saat itu Prabowo merasa terhormat karena mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk menjadi cawapres.

Ia mengatakan, dua pekan yang lalu, Prabowo mengirim utusan ke Jokowi untuk menanyakan kelanjutan tawaran cawapres.

Namun, kata Romi, Jokowi belum bisa menjawab karena masih harus mendengar masukan dari semua ketua umum parpol yang beberapa di antaranya masih berada di luar negeri atau masih disibukkan urusan partai.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/08271321/ketum-ppp-sengaja-ungkap-upaya-jokowi-tawari-prabowo-jadi-cawapres

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke