Salin Artikel

Relawan: Duet Jokowi-Prabowo dalam Pilpres 2019 Sulit Terealisasi

Ketua Umum Pro Jokowi Budi Arie Setiadi mengatakan, relawan melihat wacana tersebut hanya sebatas aspirasi semata, bukan upaya politik yang nyata.

"Tentu sebagai sebuah aspirasi boleh-boleh saja. Namun, sebagai realitas politik, sangat sulit, ya," ujar Arie saat dihubungi, Senin (16/4/2018).

Pasalnya, relawan melihat, kontestan Pilpres 2019 mengerucut pada nama Jokowi dan Prabowo.

Nama-nama lainnya, semisal Gatot Nurmantyo, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono, berada pada level calon wakil presiden.

Oleh karena itu, jika duet Jokowi-Prabowo benar-benar terwujud, hanya akan ada calon tunggal dalam pesta demokrasi di Indonesia.

"Pilpres 2019 berpotensi hanya menghadirkan calon tunggal dan tentunya itu kurang baik terhadap demokrasi. Apakah baik jika hanya calon tunggal? Tentunya tidak, kan," lanjut Arie.

Arie juga melihat wacana itu terkesan sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Ia jelas menolaknya.

"Lagi pula Pilpres 2019 ini kan bukan hanya bagi-bagi kekuasaan. Prabowo juga, kan, sudah diberikan mandat oleh Gerindra sebagai calon presiden," ujar Arie.

Lantas, menurut relawan, siapa yang pantas mendampingi Jokowi sebagai cawapres? Arie menjawab, siapa pun yang dipilih Jokowi, relawan akan mendukungnya.

Sementara itu, pimpinan kelompok relawan Jokowi lainnya, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sihol Manulang enggan mengomentari wacana Jokowi akan menggandeng Prabowo sebagai cawapres.

"Lebih baik, saya diam," ujarnya.

Wacana Jokowi-Prabowo

Kabar Jokowi menawarkan posisi cawapres kepada Prabowo muncul.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengeluarkan sejumlah pernyataan yang membenarkan tawaran itu.

Di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP Romi, sapaan Romahurmuziy, pekan lalu, tanpa ditanya membeberkan upaya Jokowi "mendekati" Prabowo sejak November 2017.

Romi mengatakan, Jokowi telah dua kali bertemu Prabowo pada November 2017 untuk menjajaki posisi cawapres.

Menurut Romi, Prabowo mengapresiasi tawaran tersebut. Bahkan, Prabowo merespons positif tawaran tersebut dengan mengirimkan utusannya beberapa waktu lalu untuk menanyakan kepastian kepada Jokowi.

Namun, belum ada persetujuan dari lima ketua umum parpol pengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Romi mengaku setuju dengan pilihan Jokowi itu. Sementara itu, ketua umum parpol lainnya belum memberikan kepastian.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Hendrawan Supratikno membenarkan pernyataan Romi.

"Sebab, platform ke depan, persatuan nasional lebih penting dibandingkan dengan siapa yang akan jadi presiden. Itu sebabnya muncul salah satu pandangan seperti itu (memasangkan Jokowi dan Prabowo)," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Sabtu (14/4/2018).

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait hal tersebut sehingga segala peluangnya masih terbuka.

Petinggi Gerindra juga membenarkan tawaran Jokowi kepada Prabowo. Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, Jokowi melakukan hal itu karena takut kalah dari Prabowo.

Ia menegaskan, Prabowo langsung menolak tawaran tersebut. Kesiapan Prabowo menerima mandat sebagai capres dinilai Andre bersifat final dan mengikat.

"Itu kan dongeng Romi saja. Kalau Pak Prabowo mau jadi cawapresnya Jokowi, tentu sudah diterima Pak Prabowo. Tidak mungkin Partai Gerindra deklarasi pencapresan Prabowo 11 April kemarin," kata Andre.

Ia sekaligus membantah bahwa Prabowo pernah mengirimkan utusannya untuk menghadap Jokowi dan menanyakan kelanjutan tawaran tersebut.

Sementara itu, Jokowi menanggapi santai pernyataan Romi soal tawaran cawapres untuk Prabowo.

Dalam sambutannya di peringatan Harlah Ke-45 PPP di UTC, Universitas Negeri Semarang, Sabtu (14/4/2018), Jokowi sembari tertawa meminta Romi bertanggung jawab atas ulahnya.

Disindir demikian oleh Jokowi, Romi hanya menanggapinya dengan tertawa.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/16/10263761/relawan-duet-jokowi-prabowo-dalam-pilpres-2019-sulit-terealisasi

Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke