Salin Artikel

Pemerintah Fokus Atasi Stunting di 100 Kabupaten/Kota

"Tahun ini pemerintah akan fokus ke desa-desa yang sudah kita tentukan sebelumnya, ada di 100 kabupaten/kota," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/4/2018).

Sebenarnya pemerintah sudah fokus dengan persoalan stunting sejak awal pemerintahan.

Selama ini, pemerintah hanya mendistribusikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak-anak.

Namun pada tahun ketiga, pemerintah menyadari bahwa persoalan stunting akan lebih cepat diatasi jika pendistribusian makanan tambahan diikuti dengan perbaikan pola hidup dan kondisi lingkungan tempat tinggal.

Oleh sebab itu, mulai April 2018 ini, penanganan stunting tidak hanya akan dilakukan dengan pemberian makanan tambahan, namun juga pembangunan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak.

"Yang pemberian makanan tambahan, itu ditambah lagi. Kita kerja sama dengan PKK atau Posyandu untuk memberikan makanan tambahan, baik berupa telur, ikan, kacang hijau dan susu. Biskuit seperti yang kemarin juga tetap masih," ujar Jokowi.

"Termasuk pembangunan fisiknya melalui padat karya tunai. Kita sudah sampaikan kepada desa-desa agar digunakan juga dalam rangka pemenuhan gizi anak," kata Presiden.

"Karena sekali lagi, stunting ini bukan hanya masalah makanan, tapi juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan, salah satunya sanitasi, air bersih. Jadi semuanya harus bekerja dan harus terintegerasi," lanjut Jokowi.

Gambaran anak penderita stunting di Indonesia cukup menggelisahkan. Catatan Kemenkes pada 2013, jumlah anak penderita stunting sebesar 37,2 persen. Artinya, dari 10 anak Indonesia, dua orang di antaranya menderita gagal tumbuh.

Penyebabnya adalah kekurangan nutrisi secara kronis. Sejak bayi berada dalam kandungan, sang ibu tidak memberikan asupan bergizi. Itu menyebabkan sang ibu kekurangan gizi, demikian juga sang bayi.

Biasanya, seorang anak yang lahir dalam kondisi stunting juga akan berlanjut dalam masa tumbuh kembangnya.

Karena kekurangan informasi mengenai stunting, sang ibu tidak memberikan asi eksklusif, tidak memberikan makanan pendamping dan sebagainya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/06/13461381/pemerintah-fokus-atasi-stunting-di-100-kabupatenkota

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke