Salin Artikel

Kata Gibran, Uangnya Lebih Banyak Jadi Politikus Kalau Korupsi

Saat ditanya mengapa memilih bisnis ketimbang mengikuti jejak sang bapak, ia menjawab santai.

"Ayah saya juga dulu bisnis, jadi mengikuti ayah (juga)," ujarnya dalam acara peluncuran produk Sang Pisang milik adiknya Kaesang di Gerai Markobar, Cikini, Jakarta, Minggu (11/3/2018).

Saat ini Gibran sedang membesarkan bisnis martabaknya yang dikenal dengan Markobar.

Bisnis tersebut dirintisnya sejak 2015 dan sudah memiliki cabang di berbagai kota di Indonesia.

Gibran mengaku tidak tertarik sama sekali untuk terjun ke dunia politik.

Bahkan saat ditanya apakah tidak mau seperti anak Presiden RI lainnya yang terjun ke politik, Gibran tegas menjawab tidak.

Ia tak mengungkapkan alasan lebih memilih bisnis. Namun saat ditanya apakah dengan menjadi entrepreneur akan lebih banyak uang dibandingkan politisi, Gibran justru berkelakar.

"Uangnya lebih banyak jadi politikus, kalau korupsi," ucapnya mengundang tawa para awak media.

Minggu (11/3/2018) menjadi hari yang special untuk dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Untuk pertama kalinya, bisnis kuliner keduannya hadir dalam satu gerai yang berada di Jalan raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat.

Gibran sudah terjun lebih dulu ke bisnis kuliner dengan produk martabak yang diberi nama Markobar sejak 2015 lalu.

Sementara sang adik, Kaesang, baru terjun ke binis kuliner pada akhir 2017 lewat produk pisang nuggetnya yakni Sang Pisang.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/11/19060021/kata-gibran-uangnya-lebih-banyak-jadi-politikus-kalau-korupsi

Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke