Salin Artikel

Pilih Datang ke KPI, MNC Group Tak Penuhi Panggilan Bawaslu RI

"Mereka (datang) ke KPI dalam rangka berkonsultasi. Mereka itu kan lembaga penyiaran yang di bawah pengawasan kami. Ya tentu kami terima," ujar Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano saat dihubungi di Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV sempat menanyakan perihal pemanggilan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Saya katakan bahwa itu merupakan bagian tugas dari Bawaslu melakukan pemeriksaan dalam dugaan pelanggaran kampanye yang bisa berujung kepada pidana," kata Harry.

"Sebab, kewenangan bawaslu adalah mengundang para pihak terkait. Itu kan bentuk investigasi Bawaslu," ujar dia.

Tak datangi Bawaslu

Adapun tiga stasiun televisi di bawah MNC group tak memenuhi pemanggilan Bawaslu RI, Kamis (8/3/2018). Ketiganya menyampaikan pesan batal hadir melalui pesan singkat WhatsApp.

"Semestinya iNews TV, RCTI dan Global TV (hadir). Tapi ada (pesan) WhatsApp katanya tak bisa hadir," ujar anggota Bawaslu RI, Mochamad Afifuddin.

Ketiga stasiun televisi itu sedianya akan diminta klarifikasi perihal penayangan iklan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang dilakukan di luar masa kampanye Pemilu 2019.

"Meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang sudah kami temukan," ucap Afif.

"Jadi objeknya adalah iklan kampanye yang disiarkan di luar jadwal, yang disiarkan tiga televisi. Karenanya tiga televisi itu yang sementara kami klarifikasi," kata dia.

Bawaslu pun berencana akan kembali memanggil ketiga stasiun televisi yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo, yang juga merupakan ketua umum Partai Perindo.

"Segera kami panggil lagi. Kami ada mekanisme sampai tiga kali pemanggilan," kata Afif.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/09/06234461/pilih-datang-ke-kpi-mnc-group-tak-penuhi-panggilan-bawaslu-ri

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke