Salin Artikel

Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah di Sumbar, Presiden Ingatkan Sofyan Djalil Masih Punya Utang

Acara dilaksanakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Kecamatan Sitiung.

Dalam pidatonya, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan, dari total 4.000 penerima sertifikat, 3.000 penerima berasal dari Kabupaten Dharmasraya.

Sementara 1.000 penerima berasal dari 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat lainnya.

Di seluruh Sumatera Barat, lanjut Sofyan, terdapat 1.760.000 hektar lahan yang harus disertifikat.

Hingga 2018 ini, baru 727.000 hektar lahan yang sudah tersertifikasi.

"Insya Allah 2023, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, bisa kita daftarkan dan mesti selesai," ujar Sofyan.

Utang BPN 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan, BPN harus menyelesaikan sertifikasi lahan untuk seluruh rakyat di Sumatera Barat.

"Sampai hari ini masih ada 700.000-an (hektar lahan) yang sudah disertifikasi. Oleh sebab itu, BPN masih punya utang kepada masyarakat Sumbar. Saya ingatkan, 2023 harus selesai semuanya," ujar Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, sertifikat lahan sangat penting bagi rakyat.

Selain sebagai bukti atas kepemilikan sebuah lahan, sertifikat juga berguna untuk meminimalkan sengketa lahan.

Pasalnya, setiap Presiden berkunjung ke daerah, masyarakat selalu mengeluhkan sengketa lahan, baik sesama warga, warga dengan perusahaan, bahkan warga dengan pemerintah.

Acara pembagian sertifikat berlangsung lancar. Penerima sertifikat tanah menyambut Presiden dengan riuh.

Bahkan, masyarakat setempat yang bukan penerima sertifikat tanah juga ikut memadati lokasi acara untuk melihat Presiden Jokowi yang hadir bersama Ibu Negara Iriana.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/18480031/bagikan-4000-sertifikat-tanah-di-sumbar-presiden-ingatkan-sofyan-djalil

Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke