Salin Artikel

Tiga Faktor Ini Membuat Elektabilitas Jokowi Belum Aman untuk Pilpres 2019

Hal itu berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis di Jakarta, Jumat (2/2/2/2018).

Peneliti LSI, Adjie Alfarabi, mengatakan, tiga isu tersebut akan menjadi kunci yang menentukan kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019.

Elektabilitas Jokowi saat ini berada di bawah 50 persen, yakni 48,5 persen.

"Jokowi akan makin kuat jika isu ini dikelola dengan baik. Tapi sebaliknya, Jokowi akan melemah jika tiga isu ini terabaikan," kata Adjie.

Pertama, publik saat ini merasa belum aman dengan kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya, mahalnya harga sembako, meningkatnya pengangguran, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Hasil survei menunjukkan, sebesar 52,66 persen responden menyebutkan bahwa harga kebutuhan pokok semakin memberatkan, 54 persen responden menyatakan lapangan kerja sulit didapatkan, dan 48,4 persen responden mengeluh pengangguran semakin meningkat.

Kedua, Jokowi rentan akan isu primordial. Isu agama dan politik diprediksi akan kembali muncul pada Pilpres 2019 seperti pada Pilkada DKI 2017, meski dengan kadar yang berbeda.

Jokowi pernah menyebutkan bahwa agama harus dipisahkan dari politik. Agama tak boleh dicampuradukkan dengan politik. Pandangan publik terpecah terhadap hal itu.

Dari survei LSI, sebesar 40,7 persen responden tak setuju agama dipisahkan dari politik. Sementara, 32,5 persen setuju agama dan politik harus dipisah.

Mereka yang setuju politik dan agama dipisah, mayoritas mendukung Jokowi kembali menjadi presiden, yaitu sebesar 58,6 persen.

Sebaliknya, mereka yang tak setuju adalah pendukung bakal capres lain selain Jokowi yang angkanya 52,1 persen.

Ketiga, merebaknya isu buruh asing, terutama yang berasal dari China. Meski isu tersebut dianggap belum populer, tapi isu buruh asing sangat kuat resistensinya di mata publik.

Baca: Dukung Jokowi pada Pilpres 2019, Golkar Tak Berharap Imbalan Cawapres

Survei menunjukkan, hanya 38,9 persen responden yang tahu isu buruh asing menyerbu dan membanjiri Indonesia, bahkan sampai pelosok negeri.

Adapun, 58,3 persen responden menyatakan tak suka dengan isu tersebut. Sisanya, 13,5 persen responden tak masalah dengan isu itu.

Hasil survei tersebut didapatkan dari survei yang digelar LSI pada 7-14 Januari 2018. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden melalui wawancara  secara serentak dan tatap muka di 34 provinsi di Indonesia.

Responden dipilih berdasarkan multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/17062661/tiga-faktor-ini-membuat-elektabilitas-jokowi-belum-aman-untuk-pilpres-2019

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke