KLB Gizi Buruk Asmat, Pemerintah Awasi Pengelolaan Dana Otsus Papua

Menurut Idrus, rencana itu muncul dalam rapat koordinasi antarkementerian di Kemenko PMK untuk menanggulangi persoalan tersebut.

Pemerintah, kata Idrus, akan mendampingi pengelolaan pemerintahan dan pendampingan terkait pelaksanaan program pemerintah daerah.

"Dari pikiran yang ada dalam rapat, ada pikiran supaya ada pendampingan pengelolaan pemerintahan dan  pendampingan pelaksanaan program-program secara profesional," ujar Idrus dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Selain itu, Idrus juga mengungkapkan bahwa ada banyak evaluasi dari pemerintah pusat terkait pemanfaatan dana Otsus Papua yang cukup besar.

"Ada banyak evaluasi tentang pemanfaatan dana otsus yang cukup besar. Itu terakhir kalau enggak salah ada Rp 8 triliun, dengan rincian untuk Papua Rp 5 triliun dan Papua Barat Rp 2 triliun," kata Idrus.

Menurut Idrus, karakter pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Hal itu juga menjadi dasar pemerintah pusat dalam melakukan pendampingan.

"Kami juga memahami bahwa membangun Papua harus tetap memperhatikan budaya lokal dan ciri daerah Papua. Enggak bisa kita pikir seperti daerah lain, sehingga perlu pendampingan," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang dana otonomi khusus Papua.

Menurut Bambang besarnya dana otsus dari pusat saat ini tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat Papua. Terlebih belum lama ini Papua mengalami KLB gizi buruk dan penyakit campak.

"Kami minta ke Komisi II dan Kemendagri dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian  serta langkah-langkah konkret perbaikan, baik ekonomi pendidikan maupun kesehatan di Papua, dengan dana otsus yang besar itu," ujar Bambang di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/1/2018).

Bambang menuturkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana otsus Papua Rp 8 triliun. Dana tersebut dibagi menjadi dua yakni sebesar Rp 5,6 triliun untuk Papua dan Rp 2,4 triliun untuk Papua Barat.

Meski demikian, Bambang melihat pemerintah daerah belum mampu mengelola dana otsus untuk memenuhi pemerataan pembangunan fasilitas yang layak bagi masyarakat. Hal ini juga terlihat dari persoalan buruknya kesehatan masyarakat Papua yang kerap berulang.