Nasdem Anggap Wajar Jokowi Izinkan Rangkap Jabatan di Tahun Politik

"Apalagi masuk ke tahun politik. Kalau tak dijaga stabilitas politik akan ganggu kerja kabinet, akan ganggu perekonomian kita," kata Johnny kepada Kompas.com, Senin (22/1/2018).

Jokowi sebelumnya mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi mengaku sulit mencari pengganti Airlangga karena masa pemerintahannya tinggal satu setengah tahun.

Selain itu, Idrus Marham yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri Sosial juga tetap menjabat sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam susunan kepengurusan Golkar yang baru.

Ada juga Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang masih menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

Johnny menilai, hal tersebut tak perlu dipermasalahkan meski di awal pemerintahan Jokowi sempat melarang menterinya rangkap jabatan di parpol.

"Yang pasti itu tidak melanggar UU," kata Johnny.

Johnny menambahkan, partainya tidak iri dengan adanya menteri dari partai Golkar yang diizinkan merangkap jabatan. Ia menegaskan bahwa Nasdem tetap memegang komitmen sejak awal, bahwa menteri yang masuk kabinet tidak akan memegang jabatan sebagai pengurus harian partai.

Saat ini, ada dua kader Nasdem di kabinet, yakni Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan. Selain itu ada juga Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

"Kader Nasdem yang diminta oleh Presiden maka mereka secara purna waktu membantu presiden. Itu komitmen dan tidak berubah," kata dia.