Salin Artikel

Lambannya Kinerja, Aduan Masyarakat Terbanyak ke Komnas HAM Terkait Polri

Lambannya penanganan oleh Polri, yang meliputi lambannya penanganan laporan polisi, penanganan kasus, hingga penanganan perkara, merupakan keluhan atas kinerja Polri yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM.

"Persoalannya memang access to justice, bagaimana masyarakat mengeluh karena memang ada beberapa laporan-laporan pengaduan mereka yang memang agak lambat ditangani," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

Ahmad menyatakan, terdapat 398 aduan masyarakat yang masuk ke lembaganya mengenai lambannya kinerja Polri. Aduan itu menempati urutan pertama atau terbanyak yang diadukan ke lembagannya.

Upaya paksa secara sewenang-wenang yang dilakukan Polri menempati posisi kedua yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Aduan terkait ini berjumlah 44 laporan.

Kemudian yang ketiga, terdapat 39 aduan terkait kekerasan yang dilakukan anggota polisi. Tindakan kekerasan di sini baik berupa kekerasan verbal ataupun non verbal.

Berikutnya, yakni diskriminasi sebanyak 12 aduan, pembiaran delapan aduan, pembatasan hak tersangka enam aduan, pemerasan satu aduan, dan lain-lain empat aduan.

Dengan data ini, Komnas HAM tetap komitmen untuk mendukung Polri meningkatkan kinerja dan mengurangi aduan terhadap institusinya.

Beri pelatihan

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, salah satu bentuk mengurangi aduan terhadap Polri terkait HAM yakni dengan memberikan pelatihan teknis.

Beka mengatakan, Komnas HAM punya nota kesepahaman dengan Polri agar aparat memiliki pengetahuan dan sikap yang ketika diimplementasikan berdasarkan pada prinsip HAM.

Selain dengan bentuk pelatihan, Komnas HAM bersama Polri menerbitkan buku saku yang disusun bersama mengenai masalah HAM.

Buku ini diberikan pada satuan yang ada di Polri misalnya kepada Brimob, Shabara, reserse, atau petugas yang mengurus tahanan dan barang bukti.

"Itu salah satu upaya Komnas HAM supaya mengurangi jumlah aduan dengan polisi," ujar Beka.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/13484981/lambannya-kinerja-aduan-masyarakat-terbanyak-ke-komnas-ham-terkait-polri

Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke