Salin Artikel

Pemerintah dan DPR Segera Rampungkan Revisi KUHP

Salah satunya adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Salah satunya RKUHP, UU MD3 pasti, dan nanti saya akan mereview paling tidak ada 10 UU sebelum periode ini (masa sidang) berakhir, yang bisa kami selesaikan dan terkait langsung dengan kepentingan masyarakat," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Meski demikian, menurut Bambang, pembahasan RKUHP saat ini masih terkendala di beberapa pasal. Namun, ia belum bisa menyebutkan pasal-pasal apa saja yang menjadi kendala.

Selain itu, mantan pimpinan Komisi III itu juga mengungkapkan lamanya pembahasan RKUHP terkendala dengan kelalaian pihak pemerintah dalam menghadiri rapat pembahasan.

"Tentang pembahasan UU dari sisi pemerintah juga sering lalai makanya saya akan minta masukan dan akan saya umumkan ke publik manakala ada pemerintah yang sering mangkir tidak hadir dalam rapat pembahasan," ungkapnya.

Hingga saat ini pembahasan RKUHP masih terkendala pada pasal yang menyangkut soal perzinaan di luar nikah dan perbuatan cabul antarsesama jenis.

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi menuturkan bahwa pembahasan mengenai perluasan pidana zina masih ditunda. Sebab belum semua fraksi setuju dengan ketentuan tersebut.

Begitu juga dengan ketentuan pasal yang mengkriminalisasi kelompok homoseksual.

"Masalah 'kumpul kebo' itu masih dipending apakah setuju atau tidak kita mempidanakan hal tersebut. Kemudian masalah LGBT, itu juga masih dipending. Itu harus mendapatkan persetujuan dari semua fraksi," kata Taufiqulhadi.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani. Menurut Arsul, perluasan pasal zina masih harus dibahas dan membutuhkan persetujuan seluruh fraksi.

"Masih pembahasan, belum semua fraksi setuju," ucapnya.

Berdasarkan catatan Institute Criminal and Justice System (ICJR), terdapat tiga fraksi yang berpendapat ketentuan pemidanaan hubungan seksual di luar nikah dihapus dari draf RKUHP. Sementara tujuh fraksi lainnya setuju.

Akhirnya pembahasan itu ditunda saat rapat Panja 14 Desember 2016.

Menurut jadwal kerja Komisi III, Rancangan KUHP akan diputuskan oleh DPR dan pemerintah pada 5 Februari 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/19/12360951/pemerintah-dan-dpr-segera-rampungkan-revisi-kuhp

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.