Pasalnya, partai berlambang pohon beringin tersebut baru saja melewati turbulensi politik, dan mulai stabil setelah dipimpin ketua umum baru, Airlangga Hartarto.
Terpilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar dinilai Arsul berpotensi menimbulkan gesekan karena adanya perombakan kepengurusan.
Oleh karena itu, menurut dia, langkah politik Presiden Joko Widodo dengan memilih Idrus adalah wajar.
Ia mengatakan, dengan langkah politik yang ditempuh Jokowi itu, maka tidak ada kelompok yang merasa disingkirkan dengan terjadinya perubahan kepengurusan di Golkar.
"Itu kan jadi kewajiban moral Presiden juga kan," lanjut Arsul.
Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1/2018) pagi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta.
Salah satu pejabat negara yang dilantik Presiden adalah Menteri Sosial.
Presiden melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang saat ini berstatus sebagai calon gubernur dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur 2018.
Saat ini, Idrus Marham diketahui masih menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Namun seiring penunjukannya sebagai Menteri Sosial, posisi Idrus sebagai Sekjen Golkar akan diganti.
Pelantikan Idrus didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 10p Tahun 2018 tentang Pengangkatan sebagai Menteri Sosial.
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/18185361/menurut-ppp-penunjukan-idrus-marham-sebagai-mensos-untuk-solidkan-golkar