Sepinya Rapat Paripurna DPR di Awal Tahun Politik...

Dari total 560 anggota dewan, sebanyak 292 orang hadir dalam rapat tersebut. Jika dipersentasekan, tingkat kehadiran anggota dewan hanya mencapai sekitar 52 persen.

Kehadiran anggota dewan terhitung sepi mengingat rapat paripurna itu diadakan pada awal tahun politik. Pilkada Serentak di 171 daerah akan diselenggarakan pada 27 Juni 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden di 2019.

Rapat Paripurna pun berjalan tanpa adanya interupsi. Wakil DPR RI Fadli Zon membuka rapat sekitar pukul 10.45 WIB dan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB, usai Fadli membacakan pidato pimpinan DPR.

Situasi ini berbeda dengan rapat paripurna pada Kamis (7/10/2017) lalu yang diwarnai interupsi sejumlah fraksi terkait pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem.

Dalam rapat paripurna 2018, Fadli menuturkan bahwa memasuki masa sidang III tahun 2017-2018, DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 21 RUU prioritas tersebut dan tiga RUU kumulatif terbuka.

Selain melanjutkan pembahasan, terdapat pula enam RUU yang sedang dalam proses harmonisasi dan sebelas RUU dalam proses penyusunan.

"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, memasuki masa sidang ini, DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 21 RUU prioritas 2018 dan tiga RUU kumulatif terbuka yang diharapkan dapat selesai pada masa sidang ini, " ujar Fadli saat membacakan pidato pembukaan.

"Mengingat masa persidangan ini singkat, Pimpinan meminta Komisi, Pansus dan Badan Legislasi untuk segera menyelesaikan penyusunan, harmonisasi dan pembahasan RUU," kata dia.

Selain DPR meminta pemerintah tetap fokus dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang telah berjalan meskipun akan menghadapi tahun politik di 2018 dan 2019.

"Meskipun Indonesia akan menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, DPR meminta pemerintah agar tetap fokus dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang telah berjalan selama ini," tutur politisi Gerindra itu.

Fadli berharap pemerintah dapat memanfaatkan peluang perbaikan ekonomi global saat ini dengan menjaga kondisi moneter maupun fiskal yang stabil.

Sehingga, dapat menjadi stimulus dalam percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Terlebih lagi pada tahun 2017 Indonesia memperoleh kenaikan peringkat investasi dari lembaga pemeringkat internasional serta kenaikan peringkat kemudahan berbisnis dari Bank Dunia," ucapnya.

Selain itu, lanjut Fadli, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR mendorong pemerintah konsisten untuk merealisasikan anggaran sesuai peruntukkannya. DPR juga mengingatkan pemerintah agar anggaran yang telah dialokasikan segera dilaksanakan dan dioptimalkan pengunaannya.

"Terutama anggaran yang mampu menstimulus konsumsi masyarakat lebih baik dari tahun 2017," tutur Fadli.