Salin Artikel

Yenny Wahid Diwacanakan Ikut Pilkada Jatim, Ini Kata Khofifah

Menanggapi itu, bakal cagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa setiap lawan yang akan ia hadapi dianggapnya punya peluang yang sama untuk menang.

"Saya tidak pernah melihat hadirnya kandidat baru, pasangan calon baru itu lebih berat atau lebih ringan," ujar Khofifah di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (1/2/2018).

Meski demikian, Khofifah tak memungkiri bahwa barisannya perlu dikuatkan, agar semakin solid menghadapi lawan-lawan pada Pilkada Jawa Timur mendatang.

"Saya harus tempatkan posisi, harus dikuatkan. Barisan kita harus dibuat makin solid. Semua harus punya kekuatan-kekuatan mental untuk bisa siap menang," ujar Khofifah.

Menteri Sosial RI tersebut juga menerangkan bahwa ia ingin membangun demokrasi yang berkualitas pada Pilkada Jawa Timur. Karena itu, ia tak ingin ada kampanye-kampanye hitam yang digunakan.

"Kita bersama ingin bangun demokrasi yang berkualitas. Jangan ada black campaign. Di lapangan sudah mulai ada. Insya allah kalau saya dan Mas Emil (Elistianto Dardak) enggak meladeni dan itu memang tidak bisa dihindari pada pilkada," ucap Khofifah.

Khofifah pun enggan berkomentar bahwa kehadiran Yenny Wahid pada Pilkada Jawa Timur akan semakin memecah suara kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Apalagi, Khofifah diketahui juga akan bertarung dengan kader NU lainnya, yakni Saifullah Yusuf.

"Saya tidak pada posisi mengomentari itu ya. Demokrasi ini membuka ruang kepada siapa saja untuk berproses dalam membangun negeri ini ya," ucap Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU tersebut.

Khofifah saat ini diketahui sudah mendapat dukungan dari Partai Demokrat, Nasdem, PPP, dan Partai Golkar. Dari dukungan ini, Khofifah-Emil mengantungi total 38 kursi DPRD Jawa Timur.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/02/20351681/yenny-wahid-diwacanakan-ikut-pilkada-jatim-ini-kata-khofifah

Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke