Pembahasan Calon Ketua DPR Dimungkinkan Setelah Pendaftaran Pilkada Usai

Ia memprediksi pembahasan pergantian Ketua DPR baru dilaksanakan setelah partainya selesai mengurus pendaftaran pilkada serentak yang berakhir pada 10 Januari. Menurut dia, urusan pilkada lebih mendesak secara jadwal.

"Ini yang beredar justru undangan untuk (rapat) pilkada, karena ini pilkada yang mendesak. Kan mulai tanggal 8 (Januari) kan pendaftaran. Jadi harus segera diputuskan," kata Amali saat dihubungi, Selasa (2/1/2018).

Ia menambahkan, pada 5 Januari, Golkar juga akan mengundang seluruh pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada serentak nanti.

Hal itu bertujuan untuk mengenalkan para pasangan calon kepala daerah agar mengenal Golkar sebagai partai pengusung mereka.

"Katanya tanggal 5 (Januari) akan dipanggil semua ke DPP. Seluruh calon diberi pejelasan. Kan mereka udah dicalonkan Golkar, masa enggak kenal Golkar. Kalau yang kader sih enggak apa-apa. Kalau yang nonkader (gimana)," lanjut dia.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan, posisi Ketua DPR akan dibicarakan pada forum rapat pleno DPP Partai Golkar. Namun, ia belum dapat memastikan kapan pleno tersebut akan digelar.

"Ketua DPR ini akan diputuskan oleh rapat pleno DPP," ujar Nurdin seusai Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu.

Nurdin menambahkan, baik forum seperti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) maupun Munaslub hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Jadi, pembahasan soal Ketua DPR tak dibahas dalam forum-forum tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai beberapa nama yang beredar sebagai calon Ketua DPR, Nurdin memahami bahwa banyak nama yang beredar ke publik.

Menurut dia, Golkar memiliki 91 kader di DPR dengan kapasitas yang mumpuni untuk menjadi Ketua DPR sehingga Golkar tidak akan kesulitan memilih nama.

"Artinya bahwa begitu banyak kader Golkar yang bisa dipertimbangkan menjadi Ketua DPR," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.