Salin Artikel

Cerita Kapolri Lobi Sri Mulyani untuk Naikkan Tunjangan Polisi

Bahkan Tito langsung melobi Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tunjangan polisi bisa dinaikkan.

Hal ini diceritakan Tito saat meresmikan Gedung Perawatan VIP dan VVIP Anton Sudjarwo di Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Tito mengatakan, perbaikan kesejahteraan anggota Polri sangat penting dilakukan. Ia meyakini perbaikan kesejahteraan bisa menghilangkan perilaku koruptif yang banyak terjadi di internal Polri.

"Kalau perilaku koruptif langsung ditindak, dihantam begitu saja, yang terjadi kemungkinan ada resistensi dan demoralisasi, oleh karena itu kita berusaha memperbaiki sistem," kata Tito.

Tito mengatakan, penghasilan polisi bisa dibagi menjadi dua jenis, yakni gaji dan tunjangan. Untuk gaji, Tito menilai tidak perlu dinaikkan karena justru akan memicu protes dari pegawai instansi pemerintah lain.

Namun, Tito berharap ada kenaikan tunjangan kerja. Hal ini pun ia sampaikan ke Menkeu Sri Mulyani.

"Bisa enggak naikin 70 persen, enggak usah 100 persen lah," kata Tito.

Sri Mulyani, kata Tito, menyambut baik usulnya itu. Namun, Sri Mulyani meminta timbal balik, yakni polisi harus siap membantu pemerintah dalam menggenjot pendapatan dari pajak dan bea cukai.

"Kita siap back up, manggil orang nunggak pajak oke asal jangan menimbulkan kekisruhan," kata Tito menjawab tantangan yang diberikan Sri Mulyani.

Pada akhirnya, tunjangan untuk anggota Polri pun bisa naik sebesar 70 persen sesuai harapan Tito. Namun, tak semua anggota kepolisian menikmati kenaikan tunjangan itu.

"Setelah dihitung, kalau mau 70 persen dengan 440 ribu anggota polri negara harus menambah anggaran Rp 29 Triliun. Bu Sri Mulyani nyerah, saya nyerah," kata Tito.

Akhirnya, diputuskan hanya anggota kepolisian yang berada di zona integritas yang bebas KKN yang mendapatkan kenaikan tunjangan 70 persen. Daerah itu diantaranya adalah Jember, Jombang dan Sidoarjo.

"Kita harapkan ini diumumkan ke publik, sekian polres dapat tunjangan kinerja yang beda sehingga bisa menggenjot anggota lain," kata Tito.

"Bahkan akan kita minta kalau bisa, yang bagus betul naik 100 persen. Sehingga seorang Kombes penghasilannya bisa Rp 30 juta. itu pasti akan bisa mengurangi perilaku koruptif, baru kita operasi internal di dalam," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/13084551/cerita-kapolri-lobi-sri-mulyani-untuk-naikkan-tunjangan-polisi

Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke