Salin Artikel

Ini Alasan PDI-P Usung Andi Rachman sebagi Cagub Riau

Andi merupakan kader Partai Golkar yang juga telah diusung oleh partai berlambang pohon beringin itu.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto tak mempermasalahkan hal itu. PDI-P percaya sosok Andi mampu membangun Riau lebih baik.

Salah satu masalah yang disoroti adalah kebakaran hutan.

"Kerja sama ini justru untuk menjawab agar Provinsi Riau yang di masa-masa sebelumnya begitu banyak persoalan terkait dengan lingkungan, kebakaran, eksploitasi kekayaan alam yang berlangsung luar biasa," tutur Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017).

Di samping itu, kata dia, PDI-P tak memiliki cukup kursi di Riau sehingga harus berkoalisi dengan partai lain.

Adapun di DPRD Riau, PDI-P hanya memiliki sembilan kursi. Sedangkan, untuk mengusung pasangan calon, dibutuhkan minimal 13 kursi.

Adapun Golkar memiliki 14 kursi di Riau.

"Di Provinsi Riau, PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri sehingga kami bekerjasama dengan kekuatan parpol yang lain. Apalagi kalau kita lihat dalam sejarah Partai Golkar itu yang mendirikan adalah Bung Karno, bapak bangsa kita," tuturnya.

PDI-P resmi mengusung Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno AMP sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Riau 2018.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengatakan, partainya memutuskan mengusung Andi Rachman, karena gubernur petahana itu memberi perhatian lebih kepada lingkungan.

Tercatat, Andi Rahman pernah mendapat penghargaan Kalpataru pada 2016 dan Satya Bumi Lestari tiga tahun berturut-turut, 2014-2016.

Sedangkan Suyatno dianggap menaruh perhatian besar pada kebudayaan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/13225171/ini-alasan-pdi-p-usung-andi-rachman-sebagi-cagub-riau

Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke