Surat Novanto soal Penggantinya di DPR Dinilai Ilegal

Novanto, yang kini berada dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga merupakan Ketua DPR. Melalui sebuah surat dari dalam tahanan, Novanto disebut telah menunjuk Aziz sebagai penggantinya untuk posisi ketua DPR.

Doli mempersoalkan penunjukan itu termasuk legalitasnya mengingat surat tersebut ditandatangani Novanto, bukan Idrus Marham yang saat ini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya dengar surat itu ditandatangani Setya Novanto sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen, padahal DPP kemarin sudah melakukan rapat pleno dan sudah menunjuk Plt-nya itu Idrus Marham. Jadi, sekarang DPP ini pemegang kendalinya siapa sebetulnya," kata Doli saat ditemui Hotel Manhattan, Jakarta, Minggu (10/12/2017).

Doli menilai surat tersebut ilegal karena tidak sesuai secara organisatoris Partai Golkar dan patut ditolak, baik oleh DPP Golkar maupun DPR.

"Karena itu ilegal sehingga patut ditolak dan tidak diteruskan ke DPR dan menurut saya harus ada gerakan penolakan dari teman-teman anggota DPR yang bisa dimulai dari Fraksi Partai Golkar," lanjutnya.

Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono menyebut adanya arahan dari Ketua Umum (nonaktif) Partai Golkar Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto.

"Sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul ada surat putusan dari Ketua Umun Setya Novanto menunjuk saudara Aziz," kata Roem seusai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu kemarin.