Salah satunya, misalnya, dengan mengadakan debat secara terbuka.
"Calon Ketua DPR dibuka debat terbuka, di depan masyarakat, live di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat luas mengetahui calon pemimpinnya," ujar Dedi seusai acara diskusi bertajuk "Golkar untuk Indonesia Menyambut Partai Bersih, Merakyat, Berintegritas" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).
Menurut dia, hal itu penting karena DPR merupakan representasi dari masyarakat. Sehingga Ketua DPR terpilih harus lah sesuai dengan harapam masyarakat, bukan hanya kehendak partsi.
Terobosan publik lainnya yang diusulkan Dedi adalah dengan membuat survei dari kalangan masyarakat terhadap calon-calon yang akan diajukan. Figur yang mendapatkan hasil tertinggi dari berbagai lembaga survei lah yang nantinya direkomendasikan menggantikan Novanto sebagai Ketua DPR.
"Kalau itu dilakukan maka Golkar telah melakukan terobosan publik dan ini memantik publik untuk memilih Golkar sebagai partai modern," tutur Bupati Purwakarta itu.
Adapun perwakilan DPD I Partai Golkar sepakat agar munaslub digelar dalam waktu dekat. Rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada DPP, Kamis (30/11/2017) lalu. Mereka menargetkan setidaknya munaslub digelar pada 16 atau 17 Desember 2017.
Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif pengganti Setya Novanto. Novanto dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
Adapun posisi Ketua DPR akan menyesuaikan setelah Munaslub digelar. Dorongan agar Novanto mundur atau digantikan juga datang dari sejumlah fraksi di DPR.
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/08/20354331/dedi-mulyadi-harap-penunjukan-ketua-dpr-pengganti-novanto-lewat-debat