Salin Artikel

Jelang Pilkada dan Pemilu, Yosi Project Pop Mau Bikin Ini

Pada Pilpres 2014 lalu, Cameo Project juga banyak memproduksi konten video yang bisa dilihat di YouTube.

"Pasti, pasti (ada project lagi). Kemarin waktu Jokowi-Prabowo, kami juga ada," kata Yosi ditemui di sela-sela penutupan program Creators for Change, #1nDONEsia: Cerdas Bermedia Sosial, di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Yosi mengatakan, masyarakat Indonesia masih harus terus belajar menjadi pelaku demokrasi yang baik.

Sederhananya, siapapun yang menang pilkada/pilpres, pihak yang kalah harus siap menerima.

Yosi berharap masyarakat juga tidak menyimpan dendam dari kekalahan perhelatan politik, yang ujung-ujungnya malah produktif membuat meme atau berita bohong mengenai pihak yang menang.

"Makanya saya bilang ke teman-teman, ini menyikapinya harus pintar. Saya juga bilang ke teman yang berseberangan, saya tidak pernah mengkultuskan orang, concern saya selalu masyarakat," ucap personel Project Pop itu.

"Kalau punya perjuangan yang sama, bicara rekonsiliasi, ya butuh bukti, bukan cuma ngomong," kata dia lagi.

Sementara itu, ketika ditanya bagaimana konsep dari video project yang akan datang, Yosi masih merahasiakan. "Sudah ada beberapa sih. Tapi saya belum bisa bocorin," katanya.

Ditemui terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arif Budiman menitipkan pesan yang perlu dimasukkan dalam video kampanye untuk pilkada dan pemilu.

"Seruan ke masyarakat agar mereka mau menggunakan hak pilih dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres, no money politics, dan pelajari calon yang Anda pilih," kata Arif, di Gedung KPU RI Pusat.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/08/16413501/jelang-pilkada-dan-pemilu-yosi-project-pop-mau-bikin-ini

Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke