Tanpa Laporan Masyarakat, Ombudsman Inisiatif Investigasi Maladministrasi Pembuatan SKCK

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menilai, ada berbagai hal yang bisa membuat masyarakat enggan melapor terkait dugaan maladministrasi dalam proses pembuatan SKCK.

"Mungkin karena jumlahnya (uang yang minta Polisi) kecil hanya Rp 20.000-Rp 30.000 tetapi kalau lapor ke Ombudsman dianggap terlalu ribet," ujar Adrianus di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (27/11/2017)

Selain itu, Ombudsman juga menduga banyak masyarakat yang tidak mengetahui biaya dan syarat-syarat ketentuan pembuatan SKCK.

Akibatnya, masyarakat tidak sadar ada berbagai kejanggalan yang dilakukan petugas Kepolisian.

Meski begitu, Ombudsman berinisiatif untuk melakukan kajian sendiri tanpa menunggu laporan masyarakat.

Hasilnya, lembaga negara yang mengawasi layanan publik tersebut menemukan berbagai dugaan maladministrasi.

"Ada indikasi meminta uang, ada indikasi menunda (layanan), lalu ada pelayanan yang tidak standar, dan indikasi kepada integritas petugasnya," kata dia.

Biaya resmi pengurusan penerbitan SKCK sebesar Rp 30.000. Namun di lapangan, Ombudsman menemukan banyak biaya lain yang dikenakan kapada masyarakat.

Misalnya permintaan uang untuk lembar legalitas, untuk mengurus persyaratan, hingga biaya map.

Sementara itu, penyimpanan prosedur yang ditemukan yaitu petugas meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dilegalisir oleh petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan waktu pelayanan SKCK tidak ada kepastian. Misalnya, buka tutup loket layanan tidak sesuai dengan ketentuan.

Ada pula temuan pembayaran SKCK tidak disertakan tanda terima atau kuitansi dari petugas Kepolisian.

Kajian Ombudsman sudah dilaporkan kepada Polri. Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno memastikan akan menindaklanjuti temuan Ombudsman dengan melalukan berbagai perbaikan.

Ia berharap, pelayanan publik Polri bisa menjadi lebih baik ke depan.