Pakar Hukum Nilai Ada Celah Setya Novanto Lolos Praperadilan

Margarito mengaku, dirinya menjelaskan kepada penyidik KPK seputar pemeriksaan anggota DPR. Menurut dia, semua anggota DPR yang hendak diperiksa perlu ada izin dari presiden.

"Seharusnya ada izin dari presiden," kata Margarito seusai pemeriksaan di KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Dia mengatakan, ketentuan itu terdapat dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Soal pengecualian izin presiden bagi yang melakukan tindak pidana korupsi, Margarito mengeluarkan argumennya soal ini.

Untuk memeriksa seorang tersangka, lanjut dia, ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 bahwa mesti diperiksa dulu sebagai calon tersangka.

"Nah, waktu diperiksa sebagai calon tersangka, musti ada izin dari presiden," ujar Margarito.

Dia melihat, Novanto belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka sehingga dia mempertanyakan bagaimana KPK mendapat dua alat bukti tanpa pernah memeriksa tersangkanya.

"Kalau kau tidak periksa orang gimana kau dapat alat bukti, dari mana Anda periksa, tetapi Anda dapat dua alat bukti yang cukup. Berdasarkan putusan MK itu, kan, alat bukti mesti cukup," ujar Margarito.

Karena itu, dia menilai, penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK tidaklah cukup. Ini menurut dia bisa menjadi celah di praperadilan yang bisa dimanfaatkan Novanto untuk lolos lagi.

"Celah. Itu celah. Ya, ada kemungkinan (lolos). Tergantung nanti teman-teman di KPK," ujar Margarito.

Sementara itu, soal anggota DPR lain yang diperiksa KPK, tetapi tidak sampai izin ke presiden, dia menyebut hal itu tergantung dari mereka menggunakan haknya.

"Itu urusan dia, kan, hak. Orang punya hak. Kayak lu punya hak, lu mau pakai atau enggak, itu kan tergantung lu," ujar Margarito.

Dalam pemeriksaan hari ini dirinya mengaku diperiksa dengan tiga pertanyaan oleh penyidik KPK. Ia mengaku dihubungi pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, dan mendapat surat panggilan KPK pada Jumat (24/11/2017).