Selasa Siang, Golkar Putuskan soal Usul Munaslub Gantikan Novanto

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, salah satu pertimbangannya adalah adanya delapan DPD Partai Golkar yang mengusulkan perlunya dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum definitif.

"Tindakan penyelamatan Partai Golkar itu ya harus diambil langkah organisasi secepatnya," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Menurut dia, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sebetulnya tak secara eksplisit menyebutkan tentang penunjukan pelaksana tugas ketua umum.

Jika ketua umun berhalangan hadir dan bersifat tetap maka harus diadakan Munaslub.

Meskipun sistem dalam organisasi sebetulnya tetap berjalan karena tugas ketum bisa didelegasikan pada ketua harian atau sekjen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Maka dari itu, rapat pleno hari ini akan memutuskan apakah akan dilaksanakan Munaslub atau tidak.

"Pertama, setuju atau tidak soal Munaslub. Kalau setuju maka seharusnya secepatnya dilaksanakan Munaslub tanpa harus ada Plt. Tinggal nanti rapat pleno tunjuk siapa ketua penyelenggara dan dia yang akan menghantarkan ke Munaslub itu," ujar Ace.

Menurut dia, kebutuhan ada atau tidaknya pelaksana tugas tak menjadi keharusan.

Hal terpenting, kata dia, adalah menjaga soliditas partai agar persoalan perlu ada atau tidaknya pelaksana tugas ketua umum menjadi masalah bagi pembenahan Partai Golkar pascapenahanan Novanto.

"Yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya Munaslub dilaksanakan secepatnya supaya organisasi bisa berjalan sesuai fungsinya," kata Anggota Komisi II DPR itu.

Setya Novanto ditahan di Rutan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.