Salin Artikel

Sempat Dikira Terjadi di Pangkalpinang, Polisi Selidiki Video Pemukulan Siswa

Saat ini, polisi masih mendalami di mana pemukulan itu terjadi.

"Yang ini masih kami selidiki di mana sebetulnya kejadian ini," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Polri memberi arahan kepada jajaran Polda untuk mencari lokasi peristiwa itu. Masing-masing Kepala Bidang Humas Polda diminta mengonfirmasi ke sekolah-sekolah di wilayahnya.

"Kami minta cek ke Direktorat Kriminal Umum Polres-Polres manakala ada yang melapor," kata Setyo.

Baca: Polisi: Video yang Viral Beda dengan Kasus Pemukulan Siswa di Pangkal Pinang

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, pelaku kekerasan itu bukan guru, melainkan orangtua siswa.

"Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak dilakukan guru, tetapi orangtua siswa," kata Retno di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (6/11/2017).

KPAI menyayangkan jika benar pelaku kekerasan tersebut adalah orangtua siswa. Ia heran orangtua siswa bisa masuk ke dalam kelas dan melakukan pemukulan.

Menurut Retno, lokasi kejadian tersebut diduga berada di Pontianak.

Meski demikian, belum diketahui pasti tempat kejadian perkaranya.

Sebelumnya, video berdurasi 37 detik sempat viral melalui media sosial. Dalam video terlihat seseorang diduga guru sedang memukul dua siswa secara bergantian di ruangan kelas.

Papan nama di bahu siswa tidak terlihat begitu jelas. Video itu diduga direkam siswa lain yang duduk di bangku paling belakang.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/12441321/sempat-dikira-terjadi-di-pangkalpinang-polisi-selidiki-video-pemukulan-siswa

Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke