Salin Artikel

PKB Sindir Golkar dan PPP Buru-buru Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Dua partai itu yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keduanya mendukung Jokowi pada pilpres mendatang.

Padahal, pada pilpres 2014 lalu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa bersama Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

"Kami kan pendukung pak Jokowi sejak awal. PKB, PDI-P (Hanura, NasDem) pendukung pak Jokowi sejak pertama kali. Jadi ya biasa-biasa saja. Biasanya yang kenceng-kenceng itu enggak ikut dari sejak awal," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

PKB. kata dia, untuk pilpres mendatang belum bersikap apakah akan kembali mendukung Jokowi atau tidak. Meski parpol lain pendukung Jokowi sejak awal seperti NasDem, Hanura sudah menjatuhkan dukungannya ke presiden saat ini.

"PKB belum mengambil sikap apapun untuk pilpres 2019. Kami masih harus menyukseskan pak Jokowi dulu," ujar mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.

Ia menegaskan, saat ini partainya masih punya tugas untuk mendukung Jokowi sampai akhir periode pemerintahan dan memenangkan PKB pada pemilu 2019.

"PKB masih konsen dua hal, mensukseskan Jokowi sampai 2019 dan memenangkan pemilu 2019," tutup dia.

Cak Imin pun tidak menjelaskan alasan partainya tak kunjung bersikap mendukung Jokowi atau mendukung calon lain pada pilpres yang akan datang.

"Kami tidak bisa bersikap sekarang seperti yang saya sampaikan. Paling cepat pertengahan tahun atau akhir tahun 2018," ungkap Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/23262531/pkb-sindir-golkar-dan-ppp-buru-buru-dukung-jokowi-di-pilpres-2019

Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke