Salin Artikel

Korupsi Dana Swakelola Tata Air, Tiga Eks Kepala Suku Dinas PU Jakut Jadi Tersangka

Tiga mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara berturut-turut menjadi tersangka.

Mereka adalah JS, mantan Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakut tahun 2013; SH, mantan Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakut periode Januari 2013-17 April 2013; dan W, mantan Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakut periode Juni 2013-Desember 2014.

Baca: 35 Pejabat di Dinas Tata Air DKI Telah Ditahan Kejaksaan Agung

"Penyidik telah melakukan pemanggilan secara patut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka pada 19 Oktober 2017," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksan Agung Muhammad Rum melalui siaran pers, Rabu (1/11/2017).

Selain itu, penyidik Kejaksaan juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu SR yang merupakan mantan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas PU Tata Air Jakut tahun 2013 dan pensiunan PNS Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta bernama SK.

Rum mengatakan, para tersangka menyelewengkan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBD-P tahun anggaran 2013-2014 sebesar Rp 116.357.789.000.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tata air tersebut tidak sesuai dengan pertanggungjawaban laporan kegiatan maupun laporan keuangan.

"Terdapat pemotongan uang pencairan anggaran kegiatan swakelola," kata Rum.

Selain itu, terdapat pemalsuan sejumlah dokumen dalam laporan yang seolah-olah telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan anggaran yang dicairkan.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 26 saksi terkait kasus tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/01/08022451/korupsi-dana-swakelola-tata-air-tiga-eks-kepala-suku-dinas-pu-jakut-jadi

Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke