KPU Tak Ingin Partisipasi Politik Masyarakat Sekadar Mobilisasi Partai

Melalui kegiatan ini, target partisipasi politik sebesar 77,5 persen pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 bisa tercapai.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, target itu tak mungkin tercapai tanpa pendidikan pemilih.

Pendidikan pemilih merupakan kegiatan yang lebih komprehensif daripada sosialisasi.

"Pendidikan pemilih menyangkut kegiatan membangun pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik, sehingga pemilih menyadari hak dan kewajibannya," kata Wahyu, dalam peluncuran slogan KPU 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat', di Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Baca: KPU: Proses Debat Berikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat

Menurut Wahyu, pendidikan politik kepada masyarakat penting dilakukan untuk memerangi perilaku anti-demokrasi, misalnya praktik politik uang.

"Jangan sampai, partisipasi politik ini hanya bermakna sebagai mobilisasi partai politik. Jangan sampai partisipasi politik justru digerakkan oleh perilaku yang anti-demokrasi seperti politik uang," kata Wahyu.

Partai politik juga bisa memainkan perannya dengan mengusung kader terbaik yang bisa menarik minat masyarakat untuk memilih.

"Tapi kalau parpol mencalonkan kader yang menurut masyarakat tidak menarik, ini akan memengaruhi partisipasi masyarakat," ujar Wahyu.

Sasaran pendidikan pemilih meliputi basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan atau warganet.

Baca: Politikus Minim Pendidikan Politik

Wahyu mengatakan, salah satu metode baru yang digunakan dalam kegiatan pendidikan pemilih yaitu melalui media sosial.

KPU telah mengimau KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk membuat tim media sosial.

"Ini karena kami menyadari kegaduhan di dunia nyata banyak yang dimulai dari dunia maya," kata Wahyu.