Salin Artikel

PDI-P: Isu PKI untuk Pisahkan Jokowi dan Mega

Selama ini, memang kerap muncul tudingan yang mengaitkan PDI-P dengan PKI. "Karena survei PDI-P tinggi, itu bagian dari upaya-upaya, biasa lah. bagaian dari kompetisi politik. Itu wajar," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta Pusat (30/9/2017).

Hasto menilai, isu ini sengaja diciptakan untuk merusak elektabilitas PDI-P yang tinggi. Menurut Hasto, berdasarkan survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), elektabilitas PDI-P mencapai 35 persen apabila pemilu legislatif digelar saat ini.

Bahkan, Hasto menilai isu PKI ini diciptakan untuk memisahkan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. "Karena elektabilitas PDI-P tinggi, tentu saja ada yang ingin memisahkan pak Jokowi dengan PDI-P, Pak Jokowi dan Bu Mega dengan berbagai isu-isu," ucap Hasto.

Namun, Hasto meyakini rakyat sudah cerdas dan tak akan termakan dengan isu yang dibuat-buat. Ia juga menegaskan bahwa PKI saat ini masih merupakan organisasi yang terlarang di Indonesia.

Oleh karena itu, Hasto meminta masyarakat untuk tidak khawatir dan lebih menatap ke masa depan, bukan masa lalu. "Biarlah para sejarawan yang bicara untuk mengungkap dengan kebenaran akademis sehingga bukan aspek politik yang kita tonjolkan," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/14333241/pdi-p-isu-pki-untuk-pisahkan-jokowi-dan-mega

Terkini Lainnya

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke