Salin Artikel

Demi Golkar, Haruskah Setya Novanto Mundur?

Karena persoalan hukum, menurut Sirojudin, masyarakat menjadi tidak percaya sehingga ada penurunan elektabilitas bagi Partai Golkar.

"Ketika image (buruk) terkena pada pimpinan pusat sampai daerah, problem defisit kredibility menjadi lebih menyeluruh dan berefek langsung kepada Golkar, bukan hanya pada tokoh-tokohnya, tapi juga partai secara menyeluruh," kata Sirojudin dalam diskusi bertajuk "Golkar Pasca Putusan Praperadilan" yang digelar di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Menurut dia, masuknya Golkar dalam lingkaran partai pendukung pemerintah sempat memperbaiki elektabilitas itu. Namun kepercayaan publik kembali merosot karena proses hukum yang menjerat Setya.

Ia pun menyarankan Partai Golkar melakukan pembenahan guna memulihkan elektabilitasnya yang kian merosot.

"Perlu langkah politik yang tepat untuk memulihkan kredibilitas itu, karena jika Partai Golkar tidak bisa putuskan keterkaitan sumber defisit kredibilitas, maka akan selamanya terbebani. Tanpa pemulihan sistemik sulit bagi Golkar memperbaiki kredibilitas," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan dua rekomendasi yang diambil berdasarkan suara-suara para kader, termasuk di daerah.

Adapun dua rekomendasi itu meminta kesediaan ketua Umum Setya Novanto untuk nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas atau Plt ketua umum.

"Itu kan berawal dari kegelisahan banyak pengurus di daerah. Tingkat pengetahuan publik atas kasus e-ktp sangat tinggi," kata dia.

Ia mengatakan, hasil kajian diketahui bahwa hampir 80 persen publik tahu mengenai kasus korupsi e-ktp. Bahkan sebagian besar publik tahu siapa saja aktor-aktor utama pada kasus tersebut.

Sebelumnya, Andi menyampaikan bahwa rekomendasi itu akan disampaikan kepada Setya melalui Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham.

"Rapat memutuskan, meminta ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham untuk menyampaikannya langsung ke Pak SN," ungkap Andi saat dihubungi Rabu (27/9/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/12591681/demi-golkar-haruskah-setya-novanto-mundur

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke