Nurdin Halid Akui Wacana Pergantian Ketum Berkembang di Golkar

Hal itu menyusul status Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di dalam rapat dan di luar rapat ada wacana yang berpendapat," kata Nurdin di sela Rakornis Partai Golkar di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2017).

Meski begitu, kata Nurdin, pendapat-pendapat tersebut bermaksud baik. Pendapat itu muncul untuk memberi ruang kepada Novanto agar konsentrasi dalam menyelesaikan proses hukum dan memulihkan kesehatannya.

Di samping itu, ada pula hasil rekomendasi Tim Kajian Elektabilitas yang menunjukan signifikansi penurunan elektabilitas partai karena status tersangka Novanto.

Nurdin menambahkan, keputusan apakah Novanto akan dinonaktifkan sebagai ketua umum bergantung pada Novanto sendiri.

"Tergantung Pak Novanto dalam melihat perkembangan partai dan keadaan dirinya. Itu akan kami bicarakan di dalam rapat yang akan datang," ujarnya.

Adapun rapat pleno soal penonaktifan Novanto ditunda. Sedianya, rapat dilaksanakan Jumat malam.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai menuturkan, penundaan rapat pleno dikarenakan adanya hambatan teknis.

Ruangan di DPP yang akan digunakan untuk rapat ternyata sudah dipesan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk acara nonton bareng film G30S pada Jumat malam.

Di samping itu, Golkar juga masih mengadakan penutupan Rakornis. Sehingga rapat rencananya akan ditunda Senin pekan depan.

"Ya akhirnya ya sudah, hari Senin saja," ujarnya.

Yorrys membantah jika rapat pleno ditunda karena menunggu hasil praperadilan Novanto. Adapun putusan praperadilan penetapan tersangka terhadap Novanto akan disampaikan Jumat sore.

"Praperadilan enggak ada urusan sama pleno," ujar Yorrys.