Salin Artikel

Jokowi: Dana PKH Tak Boleh untuk Beli Rokok

Pembagian dilakukan di SMA Negeri 3 Salatiga, Kelurahan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin (25/9/2017).

Seperti dikutip dari siaran pers Istana, sebanyak 675 pelajar menerima KIP dan 1.500 keluarga yang memperoleh kartu PKH dalam pendistribusian tersebut.

Besaran bantuan yang didapatkan para pelajar penerima bantuan adalah Rp 450 ribu per tahun untuk yang berada di tingkat SD, Rp 750 ribu bagi yang berada di tingkat SMP, dan Rp 1 juta bagi pelajar SMA atau SMK.

Baca: Tahun 2018, Jokowi Tambah Penerima PKH Jadi 15,5 Juta

Presiden menegaskan bahwa dana bantuan yang diterima dari KIP digunakan hanya untuk keperluan sekolah, seperti membeli buku, tas, sepatu, seragam sekolah.

"Bisa untuk beli pulsa? Untuk beli pulsa tidak boleh. Kalau dibelikan pulsa, kartunya dicabut," ujar Presiden.

Sementara bagi penerima PKH, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 1.890.000 bagi setiap penerima.

Dana total yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah.

Baca: Saat Jokowi Tes Cinta Ibu Penerima PKH kepada Suami...

Presiden mengatakan, bantuan PKH tersebut digunakan untuk keperluan pendidikan dan gizi keluarga.

"Di dalam PKH ada anggaran Rp1.890.000. Itu dipakai untuk pendidikan anak, keperluan gizi anak-anak. Ingat tidak boleh untuk membeli rokok," ujar Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Ibu Negara Iriana, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/25/17345511/jokowi-dana-pkh-tak-boleh-untuk-beli-rokok

Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke